MAMUJU, INKAM – KPP Pratama Mamuju terus memperkuat literasi perpajakan digital di Sulawesi Barat, melalui sosialisasi berkelanjutan terkait penggunaan sistem Coretax.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung BKD Provinsi Sulbar, Selasa (9/12/2025) ini, diikuti perwakilan OPD, dan menjadi bukti dukungan Pemprov Sulbar terhadap transformasi digital administrasi perpajakan.
Dalam kegiatan ini, tim penyuluh KPP Pratama Mamuju memberikan penjelasan seputar tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, melalui platform Coretax.
Sistem tersebut merupakan inovasi administrasi modern, yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu layanan digital.
Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Mamuju, Erny Suswati, menegaskan, aktivasi akun merupakan tahapan penting yang wajib dilakukan setiap ASN.
“Aktivasi akun melalui Coretax adalah gerbang memasuki era administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan bendahara pemerintah daerah.
Kepala Seksi Pengawasan VI, Oktora Senatria Yudha, kembali menegaskan ketentuan PER-11/PJ/2025, yang mewajibkan instansi pemerintah memungut dan menyetor PPN atas transaksi dengan non-PKP.
Fungsional Analis Keuangan BPKPD Provinsi Sulbar, Syaharuddin, mengapresiasi kegiatan ini, dan mendorong peserta menjadi agen edukasi bagi rekan-rekannya.
Ia berharap pengetahuan mengenai Coretax tidak berhenti dalam forum sosialisasi, melainkan diteruskan ke unit masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Sigit Purnomo, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis memperkuat implementasi Coretax di wilayah Sulbar.
Menurutnya, kesiapan dan partisipasi aktif pegawai akan menjadi kunci keberhasilan transformasi perpajakan.
KPP Pratama Mamuju memastikan, akan terus mendampingi wajib pajak dalam proses adaptasi, menuju ekosistem perpajakan digital yang lebih sederhana, cepat, dan terpercaya.
Melalui edukasi berkelanjutan, diharapkan kepatuhan wajib pajak di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat.
