JAKARTA, INKAM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan, cakupan penjaminan simpanan masyarakat di perbankan Indonesia tetap aman dan konsisten terjaga.
Kepastian ini disampaikan, bersamaan dengan pengumuman penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), untuk periode Agustus 2025.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan, cakupan penjaminan simpanan selalu dijaga di atas 90% dari total nasabah bank, sesuai amanat Undang-Undang LPS.
Angka tersebut juga jauh melampaui standar minimal internasional International Association of Deposit Insurers (IADI), yang hanya mensyaratkan 80%.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya LPS dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.
Ia menilai, kepercayaan publik menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, di tengah dinamika ekonomi global.
Selain cakupan penjaminan, kondisi permodalan dan likuiditas perbankan nasional juga tetap solid.
Rasio Kecukupan Modal (KPMM) industri berada di level 25,81%, dengan likuiditas memadai melalui AL/NCD sebesar 119,43% dan AL/DPK di angka 27,08%.
Indikator kualitas kredit perbankan pun menunjukkan tren positif. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) terkendali di level 2,28%, sementara Loan at Risk (LaR) turun ke posisi 9,68%, bahkan lebih rendah dibandingkan periode pra-pandemi.
Menurut Purbaya, terjaganya indikator permodalan, likuiditas, dan kualitas kredit ini memperkuat keyakinan, sistem perbankan Indonesia tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global. Hal tersebut juga memastikan perlindungan dana nasabah tetap terjamin.
Ia mengingatkan bank, untuk bersikap transparan dalam menyampaikan informasi TBP kepada nasabah.
“Bank harus menempatkan informasi TBP di tempat yang mudah terlihat agar nasabah mengetahui haknya secara jelas,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, LPS optimistis mampu menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap perbankan.
Perlindungan dana nasabah akan terus menjadi prioritas utama, dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.
