INKAM, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin (Unhas) berperan penting dalam mencari solusi, atas persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Hal ini menjadi sorotan dalam kuliah umum bertajuk “Masa Depan Pertanahan dan Tata Ruang Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi”*, yang digelar di kampus Unhas, Kamis (6/2/2025).
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., hadir sebagai pemateri utama, dan menyoroti peran akademisi, dalam menciptakan kebijakan pertanahan yang lebih baik.
Dalam pemaparannya, Rifqinizami menegaskan, dunia akademik memiliki peran strategis, dalam mendukung kebijakan pertanahan yang berbasis data dan transparansi.
“Unhas telah melahirkan banyak pemikir dan tokoh nasional. Saya yakin, melalui riset dan kajian yang mendalam, kampus ini bisa menjadi lokomotif perubahan dalam sistem pertanahan Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan, penegakan hukum di sektor pertanahan, harus didukung oleh analisis akademis agar lebih efektif dan adil.
Salah satu persoalan utama yang dibahas adalah konflik batas wilayah, dan ketidakjelasan status lahan yang kerap memicu ketegangan sosial.
Rifqinizami menilai, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan konvensional, tetapi harus melibatkan teknologi pemetaan modern, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan tanah.
“Tanah adalah aset penting bagi masyarakat dan negara. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menimbulkan ketidakstabilan,” tambahnya.
Selain itu, Rifqinizami menyoroti penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pertanahan, termasuk praktik shadow state dan shadow government.
Ia mengingatkan, meskipun regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2020 telah mengatur sektor ini, implementasinya masih perlu pengawasan ketat.
“Kita butuh sistem yang lebih transparan dan akuntabel, agar tidak ada pihak tertentu yang memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi,” katanya.
Lebih lanjut, Rifqinizami mengapresiasi inisiatif mahasiswa Unhas, dalam membantu masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Ia menilai, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi lahan-lahan strategis, seperti masjid dan fasilitas umum, yang membutuhkan sertifikasi tanah.
“Peran mahasiswa dalam pemetaan kepemilikan tanah sangat penting. Ini bisa menjadi langkah awal dalam mencegah sengketa agraria di tingkat lokal,” ungkapnya.
Dengan adanya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat, Rifqinizami berharap, Unhas bisa menjadi pusat kajian pertanahan, yang menghasilkan solusi berbasis data dan kebijakan yang lebih inklusif.
“Intelektual dan praktisi harus berjalan beriringan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tutupnya.
