JAKARTA, INKAM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mempercepat program konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), guna memperkuat ketahanan industri menghadapi persaingan dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
Kebijakan konsolidasi menjadi bagian dari strategi OJK, dalam mendorong terciptanya industri BPR dan BPRS yang lebih sehat, efisien, dan memiliki kapasitas bisnis yang lebih kuat untuk melayani masyarakat.
Hingga akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah memperoleh persetujuan untuk melakukan konsolidasi menjadi 18 entitas BPR dan BPRS.
Selain itu, lebih dari 200 BPR dan BPRS masih menjalani proses perizinan penggabungan maupun peleburan di OJK.
Di sisi permodalan, sebagian besar BPR dan BPRS juga telah memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Sementara bagi yang belum memenuhi ketentuan tersebut, dilakukan berbagai aksi korporasi seperti penambahan modal disetor dan konsolidasi usaha.
OJK juga mendorong sinergi antara BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya bagi BPR dan BPRS milik pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur industri, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro.
Menurut OJK, sinergi dan konsolidasi tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat penyaluran kredit sektor mikro, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
Ke depan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan, akan terus mengawal implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS, agar sektor ini mampu tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan berperan optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
