INKAM, MAKASSAR – Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD), guna menyusun program kerja Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) tahun 2025.
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang evaluasi, terhadap pelaksanaan berbagai program RB dan ZI pada tahun 2024.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat A, Lantai 4 Rektorat Unhas, Tamalanrea, Makassar, Jumat (7/2/2025).
FGD ini dihadiri oleh Ketua Tim RB Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D., didampingi Wakil Ketua Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., serta Sekretaris Dra. Rosniati, M.M.
Selain itu, turut hadir perwakilan tim RB dari masing-masing area, untuk memberikan masukan dalam penyusunan strategi yang lebih efektif, di tahun mendatang.
Dalam diskusi, Prof. Sumbangan Baja menekankan pentingnya optimalisasi implementasi zona integritas, di setiap unit kerja.
Ia menegaskan, target capaian ZI harus lebih konkret, dan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Unhas.
“Kita perlu langkah konkret, agar implementasi zona integritas semakin kuat. Target capaian ZI juga harus dimuat dalam Renstra Unhas, agar menjadi acuan bagi seluruh fakultas,” ujarnya.
Pembahasan dalam FGD juga menyoroti berbagai tantangan, dalam pelaksanaan program sebelumnya, termasuk efisiensi implementasi, keterlibatan pimpinan fakultas, serta rencana aksi yang lebih relevan dengan permasalahan integritas di tiap unit kerja.
Para peserta memberikan masukan konstruktif, untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampus berbasis Good University Governance.
Sejak pencanangan Zona Integritas pada 31 Oktober 2022, Unhas telah menargetkan seluruh fakultas, untuk berpartisipasi dalam program ini.
Pada tahun 2024, pembangunan ZI bahkan masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor Unhas, dengan target minimal 50% fakultas telah menerapkan program ini.
Seluruh fakultas juga telah melakukan evaluasi, melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri.
Melalui kegiatan ini, Unhas semakin menegaskan komitmennya, dalam mewujudkan tata kelola kampus yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Reformasi birokrasi yang berkelanjutan, diharapkan tidak hanya meningkatkan integritas kelembagaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sivitas akademika dan masyarakat luas.
