INKAM, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha, untuk memerangi Covid-19 yang semakian meninggi di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan, untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19. Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif dan intens dilakukan PMI selama 6 bulan belakangan ini.
Hal tersebut disampaikan JK di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75, di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/09).
“Hanya ada 2 cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, (Menjaga jarak, Memakai Masker, Mencuci Tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya. Sementara matikan adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini, yaitu sterilasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran, dengan cara penyemprotan disinfektan dan hampir 6 bulan relawan PMI bekerja untuk itu,” jelas JK.
Karena itu JK mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini.
Lebih lanjut JK menjelaskan, setidaknya sampai akhir tahun 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.
Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, JK mengatakan, agar PSBB dapat menampakkan hasil sesuai yang diharapkan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.
Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh negara negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.
”PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat, dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas saat menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin. Itu belajar dari negara negara di dunia ini yang berhasil menurunkan penyebaran Covid yaitu membangun kedisiplinan,” tegasnya.
Pada momentum perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, JK juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta, yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI. Politeknik dengan program D3 dan D4, membuka berbagai jurusan terkait manajemen penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.
