MAKASSAR, INKAM – Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menegaskan komitmennya, untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
Organisasi yang menaungi pemerintah desa di seluruh Indonesia itu menyatakan, siap berada di garda terdepan menyukseskan program ketahanan pangan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sebagai fondasi pembangunan dari desa.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan APDESI bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Makassar.
Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus APDESI Sulawesi Selatan, kepala desa, serta perwakilan pemerintah itu, menjadi forum sinkronisasi program pusat dengan pembangunan ekonomi berbasis pedesaan.
Ketua Umum DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menegaskan, seluruh aparatur desa di Indonesia siap menjadi mitra pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian dalam memastikan setiap program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran, hingga ke tingkat desa.
Menurut Junaedi, situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian menuntut adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media, melalui konsep pentahelix, agar pembangunan desa mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
“Kami dari APDESI siap menjadi rekanan, menjadi relasi. Kita akan bekerja sama untuk mewujudkan visi-misi Bapak Presiden Prabowo, yang membangun dari desa. Kami siap berakselerasi,” ujar Junaedi.
Senada dengan itu, Ketua APDESI Sulawesi Selatan, Wahyuddin Mapparenta, memastikan seluruh kepala desa di Sulawesi Selatan berada dalam satu barisan, mendukung program prioritas Presiden Prabowo, khususnya Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menilai kedua program tersebut memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi desa, karena akan menciptakan rantai pasok baru yang melibatkan petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika dikelola secara optimal, perputaran ekonomi di desa diproyeksikan meningkat signifikan.
APDESI Sulsel juga mengusulkan, agar BUMDes dan Kopdes Merah Putih dilibatkan sebagai pemasok utama bahan pangan, untuk dapur-dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis.
Skema tersebut diyakini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), memperkuat hilirisasi komoditas pertanian, sekaligus menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.
Selain mendukung program nasional, APDESI Sulsel turut menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah. Salah satunya mengenai keterbatasan daya tampung sekolah dasar, akibat regulasi Dapodik dan minimnya ruang kelas, yang dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
Di bidang pembiayaan, APDESI Sulsel mengusulkan relaksasi masa pembayaran pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang bersumber dari Dana Desa.
Jika sebelumnya dirancang selama lima hingga enam tahun, APDESI berharap skema tersebut diperpanjang menjadi 15 hingga 20 tahun, sehingga beban pemotongan anggaran desa setiap tahun menjadi lebih ringan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah tetap berpihak kepada desa.
Ia menegaskan pembangunan sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih, menjadi salah satu prioritas pemerintah pada tahun ini.
Zulkifli juga memastikan sekitar 33 ribu desa, yang belum mendapatkan pembangunan koperasi tidak akan dikenai pemotongan anggaran.
Sebaliknya, pemerintah akan memberikan paket bantuan berupa gedung koperasi lengkap dengan peralatan operasional, truk pengangkut hasil bumi, mobil pick-up, hingga kendaraan roda tiga untuk mendukung distribusi logistik desa.
Menurutnya, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat, tetapi juga akan menjadi simpul distribusi pangan nasional, penyalur pupuk bersubsidi, gas LPG, alat mesin pertanian, hingga pembelian gabah petani dengan harga minimal Rp5.500 per kilogram, ketika harga pasar mengalami penurunan.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan swasembada pangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional.
Ia menyebut Indonesia kini berhasil menghentikan impor beras, dan mencatat surplus sekitar 4,2 juta ton, sebagai modal penting menuju ketahanan pangan berkelanjutan.
Untuk memperkuat pasokan protein dalam Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah juga akan membangun Program Tematik Bioflok di sekitar 40 ribu desa.
Setiap desa diminta menyiapkan lahan seluas 1.000 hingga 2.000 meter persegi, sementara pembangunan fasilitas budidaya ikan akan didukung anggaran sekitar Rp1,5 miliar per desa melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan program tematik senilai Rp2,5 miliar bagi 10 ribu desa yang memiliki potensi unggulan di sektor pariwisata maupun komoditas strategis lainnya.
Bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke desa, guna mempercepat pelaksanaan program dan memangkas rantai birokrasi.
Sebagai bentuk komitmen mengawal implementasi program nasional, DPP APDESI akan meluncurkan lima desa percontohan di setiap kabupaten setiap bulan.
Program evaluasi berkala tersebut, diharapkan menjadi model bagi desa-desa lain dalam membangun ekonomi sirkular, memperkuat koperasi desa, serta menjaga rantai pasok pangan, guna mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen.
