MAKASSAR, INKAM – Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, kembali hadir di tengah warga dalam rangka reses ketiga, masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026.
Reses menjadi agenda rutin yang digelar Fasruddin Rusli sebagai anggota DPRD Makassar. Melalui kegiatan ini, dia tidak hanya hadir menyapa melainkan menyerap aspirasi warga.
Legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu kali ini menggelar reses di Jalan Pelanduk, RT 2 RW 8, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Sabtu (23/5/2026).
Kecamatan Makassar pun dipilih karena merupakan daerah pemilihan dari Fasruddin Rusli. Selain itu, ada Rappocini dan Ujung Pandang.
Acil–sapaan akrab Fasruddin Rusli menekankan pentingnya perbaikan data desil untuk penerima bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu.
Desil sendiri merusak sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan Kementerian Sosial untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial.
“Saya ingatkan kalau ada begitu, sisa diganti pekerjaannya jangan wiraswasta karena itu terhitung pengusaha. Kalau bisa buruh harian lepas kalau memang benar tidak mampu,” jelasnya.
Menurut Acil, desil harus diperhatikan dengan baik sebab bansos dan KIS merujuk pada data tersebut. Selain status pekerjaan, dia meminta warga untuk tidak mengajukan pembiayaan khususnya secara daring.
“Masalah online-online itu juga ada pengaruh itu semua. Ada pengaruhnya semua online-online, judi online, dan pinjaman online,” tambahnya.
Setelah data diperbaiki, dia meminta warga untuk memanfaatkan program tersebut dengan bijak. Semisal KIS yang harus digunakan rutin untuk pemeriksaan kesehatan.
“KIS itu harus dipergunakan per minggu atau per bulan bisa. Jangan nanti pada waktu masyarakat sakit, KIS-nya itu tidak aktif,” ucap Anggota Komisi C Bidang Pembangunan.
Meski begitu, dia juga dapat membantu warga jika mendesak. Apalagi jika mereka terkena busur atau mengalami serangan jantung sebab keduanya tidak diakomodir oleh KIS.
“Ada warga kemarin yang habis dibusur, harus dibayar puluhan juta tapi saya minta untuk digratiskan saja,” ungkapnya.
Acil juga mendapat aspirasi lain, seperti pembenahan infrastruktur jalan dan drainase. Dia menegaskan semua permintaan itu akan direalisasikan secara bertahap oleh dinas terkait.
“Jadi semoga apa yang menjadi harapan kita, kita bisa benahi,” tutup Acil.
