MAKASSAR, INKAM – Kabar mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat, dipastikan belum akan terjadi. Hal ini ditegaskan oleh Deputi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, dalam kegiatan Media Workshop Kedeputian Wilayah IX yang digelar di Makassar, Senin (4/5/2026).
Dalam pemaparannya, Asyraf menjelaskan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah, terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan regulator.
“Memang ada wacana penyesuaian iuran dari pemerintah, namun sampai sekarang belum ada keputusan kenaikan,” ujarnya.
Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar, terkait kenaikan iuran pada awal Mei 2026. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar.
“Sampai hari ini tidak ada kenaikan iuran,” tegasnya kembali.
Meski demikian, BPJS Kesehatan tidak menampik adanya tantangan dalam pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Asyraf mengungkapkan, terdapat ketimpangan antara iuran yang diterima dengan biaya layanan kesehatan, yang harus dibayarkan.
Kondisi tersebut berpotensi memicu defisit, namun pemerintah masih menahan kebijakan kenaikan iuran, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Di sisi lain, peningkatan kasus penyakit degeneratif menjadi perhatian serius. Penyakit seperti jantung, kanker, dan stroke kini mendominasi klaim layanan kesehatan, sehingga berdampak langsung pada tingginya biaya yang harus ditanggung.
“Penyakit degeneratif kini mendominasi, sehingga biaya pelayanan kesehatan ikut meningkat,” jelasnya.
Untuk itu, BPJS Kesehatan mendorong penguatan upaya preventif sebagai solusi jangka panjang. Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, dinilai menjadi kunci untuk menekan angka penyakit tersebut.
“Pencegahan harus diperkuat agar beban pembiayaan tidak terus meningkat,” tutupnya.
