BONE, INKAM – Pangdam XIV/Hasanuddin, Bangun Nawoko, meninjau langsung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di Kelurahan Apala, Kabupaten Bone, Senin (6/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor, dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa.
Dalam kegiatan tersebut, Pangdam didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah XIV/Hasanuddin, Ny. Renny Bangun Nawoko, serta sejumlah pejabat utama (PJU) Kodam XIV/Hasanuddin.
Selain melakukan peninjauan langsung, Pangdam juga menggelar video conference (vicon) bersama para Babinsa, yang tengah melakukan pengawasan pembangunan KDKMP di wilayah masing-masing.
Dalam laporan yang disampaikan, para Babinsa memaparkan progres pembangunan yang terus berjalan di daerah binaan.
Pangdam memberikan apresiasi atas dedikasi para Babinsa di lapangan. Ia menilai peran aktif aparat teritorial, menjadi kunci dalam memastikan program strategis ini, berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Pangdam menegaskan target penyelesaian sekitar 1.800 titik Koperasi Merah Putih hingga awal Agustus 2026. Target tersebut dinilai ambisius, namun dapat tercapai dengan sinergi yang solid dari seluruh unsur terkait.
“Program ini dapat terlaksana dengan baik jika ada strategi yang tepat serta kerja sama yang kuat, mulai dari Babinsa, Danramil, hingga Kepala Desa, Lurah, dan Dandim,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, agar seluruh proses pembangunan dilaksanakan sesuai gambar dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, guna menjaga kualitas dan keberlanjutan program.
Menurut Pangdam, program Koperasi Merah Putih merupakan amanah strategis dari pemerintah pusat, dalam memperkuat perekonomian desa. Karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Ini adalah kehormatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang harus kita wujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari desa,” pungkasnya.
Peninjauan ini menjadi bukti komitmen TNI dalam mendukung program pembangunan nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi antara aparat teritorial dan pemerintah daerah, dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
