MAKASSAR, INKAM — Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), terus memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan.
Tujuanya, mendorong pelaksanaan pembiayaan produktif yang inklusif, sebagai upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPAKD Kota Makassar bertajuk “Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Produktif yang Inklusif di Kota Makassar” yang digelar di Hotel Melia Makassar, Jumat (10/7/2026).
Mewakili Wali Kota Makassar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Drs. Zaenal Ibrahim, menegaskan, pembiayaan produktif merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat daya saing UMKM, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pembiayaan produktif bukan hanya menjadi kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, dalam memperoleh akses pembiayaan formal.
Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan, agar ekosistem pembiayaan dapat berjalan secara inklusif.
“Oleh karena itu, keberhasilan memperluas akses pembiayaan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dunia akademik, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Zaenal.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam memperluas akses pembiayaan formal yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Zainal menjelaskan, TPAKD hadir sebagai wadah koordinasi, untuk menyatukan langkah seluruh pihak, dalam memperkuat akses pembiayaan produktif yang inklusif.
“Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh akses terhadap pembiayaan formal sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, mengatakan, rapat koordinasi ini digagas sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antaranggota TPAKD, dalam mendorong implementasi pembiayaan produktif yang inklusif di Kota Makassar.
“Melalui rapat koordinasi ini kami ingin membangun komitmen bersama, agar setiap program yang dijalankan dapat saling mendukung,” katanya.
Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, dan akademisi, tetapi juga menjadi momentum untuk merumuskan berbagai langkah kolaboratif yang mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.
“Tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas,” kata Amri.
Ia menambahkan, salah satu gagasan yang mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut adalah usulan penyelenggaraan CFD Financial Day, sebagai program kolaboratif TPAKD Kota Makassar.
Program ini diharapkan menjadi wahana edukasi, literasi, dan inklusi keuangan yang dikemas melalui kegiatan Car Free Day sehingga lebih dekat dengan masyarakat.
Melalui CFD Financial Day, masyarakat nantinya dapat memperoleh berbagai layanan dan informasi mengenai produk keuangan formal, edukasi pengelolaan keuangan.
Juga konsultasi pembiayaan usaha, hingga akses terhadap berbagai program pemberdayaan UMKM yang disediakan pemerintah maupun lembaga jasa keuangan.
“Selain menjadi forum berbagi perspektif, rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antaranggota TPAKD,” jelas Kabag Ekbang.
Rekomendasi tersebut antara lain memperluas akses pembiayaan produktif yang inklusif bagi pelaku UMKM, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Serta mendorong lahirnya berbagai program kolaboratif yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi bersama seluruh anggota TPAKD agar berbagai program yang telah dirumuskan dapat segera diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
Dia optimistis bahwa penguatan sinergi tersebut akan menjadikan pembiayaan produktif sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.
“Guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Rapat koordinasi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur strategis,” tukasnya.
Diketahui, Asisten Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Kantor Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Mushadi Nurali, memaparkan materi bertajuk “Penguatan Sinergi Lembaga Jasa Keuangan dalam Mendorong Pembiayaan Produktif yang Inklusif”.
Selanjutnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bayu Martanto, menyampaikan materi mengenai “Pembiayaan Produktif sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Salman Samir, memaparkan materi “Penguatan Ekosistem Pembiayaan Produktif untuk Mendorong Daya Saing UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPAKD Kota Makassar, di antaranya perwakilan Bank Himbara, Bank Sulselbar, bank swasta nasional, Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, BPR/BPRS, perangkat daerah terkait, serta unsur TPAKD Kota Makassar.
