MAKASSAR, INKAM – Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I Tahun 2026, bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Kamis (2/4/2026), di kantor sementara DPRD.
Rapat ini menyoroti capaian program, serapan anggaran, hingga kualitas layanan pendidikan di awal tahun.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, didampingi Muchlis Misbah, dengan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, beserta jajaran.
Dalam forum tersebut, Disdik memaparkan progres kinerja selama tiga bulan pertama tahun anggaran berjalan.
Tak sekadar membahas angka, Komisi D juga mengupas kualitas implementasi program di lapangan. Sejumlah isu mencuat, mulai dari efektivitas program pendidikan, hingga kendala teknis yang masih menghambat optimalisasi layanan.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menegaskan, program pendidikan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
Ia meminta seluruh kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
“Setiap rupiah dalam APBD harus dirasakan manfaatnya oleh siswa dan tenaga pendidik. Efektivitas dan transparansi adalah harga mati,” tegas legislator Partai Hanura dari Fraksi Mulia tersebut.
Dalam evaluasi yang berlangsung dinamis, Komisi D juga memberikan catatan kritis terkait persoalan klasik pendidikan di Makassar.
Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, hingga pemerataan layanan pendidikan yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
DPRD Makassar pun mendesak Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan menyeluruh. Langkah ini dinilai penting agar target program yang telah ditetapkan sejak awal tahun, dapat tercapai tanpa hambatan berarti pada triwulan berikutnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui monev, DPRD memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin kuat, demi menjamin hak pendidikan masyarakat Makassar terpenuhi secara optimal.
Evaluasi ini sekaligus menjadi perhatian serius DPRD Makassar, untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di sektor pendidikan.
