MAKASSAR, INKAM – Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel), Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si, di Aula Mappaoddang Polda Sulsel, Makassar.
Audiensi yang dipimpin langsung Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, YFR Hermiyana, tersebut bertujuan, untuk meningkatkan kerja sama strategis antara DJP dan Polri, khususnya dalam mendukung tugas-tugas di bidang perpajakan dan penegakan hukum.
Pertemuan ini juga menjadi momen penguatan koordinasi, dalam penanganan tindak pidana perpajakan di wilayah Sulselbartra.
Dalam sambutannya, YFR Hermiyana menyampaikan apresiasi, atas sinergi yang telah terjalin antara DJP dan Polda Sulsel.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, dalam mengoptimalkan penerimaan negara, serta menegakkan hukum perpajakan secara adil dan tegas.
“Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek. Sinergi ini diharapkan semakin kuat, seiring dinamika dan tantangan baru di bidang perpajakan,” ujar Hermiyana.
Sebagai bagian dari kegiatan kolaboratif tersebut, Kanwil DJP Sulselbartra juga turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan Polda Sulsel. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Bidang Keuangan Polda Sulsel.
Dalam sesi tersebut, Penyuluh Pajak Ahli Pertama, Nurjihad Hasal, membawakan materi bertajuk “Implementasi Coretax untuk Bendaharawan”.
Ia menjelaskan, sistem Coretax merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang menggunakan pendekatan berbasis data dan teknologi, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan.
“Dengan Coretax, sistem administrasi DJP bertransformasi menjadi lebih terintegrasi, presisi, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak, serta perkembangan ekonomi digital,” terang Nurjihad.
Menanggapi kunjungan tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik sinergi antara Polri dan DJP.
Ia menegaskan, Polda Sulsel siap mendukung penuh upaya penegakan hukum perpajakan, dalam rangka memperkuat penerimaan negara.
“Kami menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kerja sama antara Polri dan DJP harus diperkuat dengan menjalin kolaborasi aktif,” ungkapnya.
Kegiatan audiensi ini menjadi tonggak penting, dalam mempererat kolaborasi antara institusi penegak hukum dan otoritas pajak di Sulawesi Selatan.
Kanwil DJP Sulselbartra berharap, sinergi ini dapat berlanjut secara berkesinambungan, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Dengan kerja sama yang solid antara DJP dan Polri, diharapkan akan tercipta ekosistem perpajakan yang transparan, kredibel, dan mampu menopang pembangunan yang berkeadilan serta berkelanjutan, di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
