MAKASSAR, INKAM – Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, menegaskan, penyelenggaraan Paritrana Award bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan bagian dari strategi nasional, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Indonesia.
Hal ini disampaikannya, usai seremoni penyerahan penghargaan Paritrana Award Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Fout Point by Sheraton Makassar, Kamis (26/6/2025).
Mintje menyebut, capaian Kota Makassar sebagai Juara I tingkat provinsi, merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah, dalam memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi sektor informal dan kelompok pekerja non-ASN.
“Ini bukan hanya prestasi, tapi sebuah bentuk perhatian nyata kepada masyarakat pekerja, yang membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Menurut Mintje, Kota Makassar bersama perusahaan, UMKM, dan desa pemenang lainnya, akan menjadi wakil Sulawesi Selatan di ajang Paritrana Award tingkat nasional 2025.
Ia berharap, para pemenang bisa menjadi role model bagi daerah dan institusi lain, untuk membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif.
“Ajang ini kami harapkan mampu meningkatkan capaian Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ) di setiap daerah. Namun yang terpenting, bagaimana kita semua semakin peduli terhadap kelompok pekerja rentan, yang selama ini belum tersentuh,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, hingga pertengahan 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim senilai Rp1,5 triliun kepada peserta dari berbagai sektor.
Angka ini, menurutnya, mencerminkan pentingnya peran jaminan sosial, dalam menjaga keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya, saat menghadapi risiko kerja.
Mintje menjelaskan, Paritrana Award merupakan hasil kolaborasi antara Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, dan BPJS Ketenagakerjaan, yang digelar rutin sejak tahun 2017.
“Ini adalah bentuk penghargaan negara kepada pemda, badan usaha, hingga desa dan pelaku UMKM yang berkomitmen terhadap jaminan sosial tenaga kerja,” paparnya.
Paritrana Award juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks ini, jaminan sosial menjadi instrumen penting, untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin.
“Kami berharap, tahun ini semakin banyak daerah yang ikut berlomba-lomba memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja. Karena pada akhirnya, pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari perlindungan kerja, yang layak dan berkeadilan,” tutup Mintje.
