MAKASSAR, INKAM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali mencetak prestasi nasional, dengan meraih Juara I dalam ajang Paritrana Award tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
Penghargaan bergengsi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemkot, dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan di sektor informal.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam seremoni yang berlangsung di Hotel Sheraton Makassar, Kamis (26/6/2025).
Munafri menyebut penghargaan ini, sebagai hasil dari keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat.
“Alhamdulillah, ini bentuk keseriusan Pemerintah Kota melindungi pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan non-ASN, termasuk Ketua RT/RW yang punya peran penting di masyarakat,” ujar Munafri usai menerima penghargaan.
Paritrana Award merupakan inisiatif nasional dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenaker, dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja, dan menghapus kemiskinan ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025.
Tak hanya memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, Munafri menyampaikan, Pemkot Makassar tengah mengupayakan penambahan skema jaminan hari tua bagi para pekerja rentan.
“Kita ingin ketika mereka berhenti bekerja, mereka punya pegangan. Ini menjadi bentuk tabungan jangka panjang,” jelasnya.
Dalam upaya memperluas perlindungan sosial, Pemkot juga menggandeng dunia usaha, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Munafri menilai pentingnya regulasi kuat, agar CSR perusahaan bisa lebih diarahkan, untuk mendukung jaminan sosial tenaga kerja.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi-Maluku, Mintje Wattu, menegaskan, Kota Makassar kini akan mewakili Sulawesi Selatan, di ajang Paritrana Award tingkat nasional.
“Ini berlaku juga untuk perusahaan dan desa/kelurahan yang menang,” ungkapnya.
Mintje menambahkan, hingga pertengahan 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim jaminan sosial tenaga kerja sebesar Rp1,5 triliun.
“Kami berharap penghargaan ini bisa memperkuat komitmen seluruh pihak, dalam melindungi pekerja rentan di berbagai sektor,” tutupnya.
