SOROWAKO, INKAM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus membuka pintu selebar-lebarnya, bagi investor di sektor pertambangan, khususnya yang menerapkan prinsip ekonomi hijau.
Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan bahwa PT Vale Indonesia Tbk menjadi contoh konkret praktik green mining yang ramah lingkungan dan diterima baik oleh masyarakat.
“Selama ini masyarakat Luwu Timur telah hidup berdampingan dengan industri tambang. PT Vale sudah hadir lebih dari 56 tahun, jadi masyarakat kami sudah akrab dengan dunia industri,” ujar Bupati Irwan dalam keterangan resminya.
Dalam upaya memperkuat iklim investasi, Pemkab Lutim memberikan kemudahan perizinan dan pendampingan informasi kepada investor yang hendak masuk. Pemerintah juga berkomitmen memberi edukasi kepada warga agar keberadaan investor diterima secara terbuka.
Bupati juga menyebut, Pemda terus mendorong hilirisasi sebagai kebijakan utama dalam menarik investasi. “Hilirisasi adalah fokus pemerintah pusat, dan kami di daerah mendukung penuh. Bahkan kami mendorong agar yang datang adalah industri-industri hijau,” katanya.
PT Vale disebut sebagai salah satu pelopor praktik industri hijau di Indonesia Timur, yang bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan pembangunan masyarakat.
Menurut Bupati, keberhasilan green mining di Luwu Timur menjadi referensi bagi investor lain untuk ikut menerapkan praktik serupa. “Kami ingin investasi itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberi manfaat berkelanjutan untuk masyarakat,” tegasnya.
Seiring dengan kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Pemkab juga menargetkan lahirnya tenaga kerja lokal yang kompeten dari lembaga pendidikan vokasi. Kombinasi antara dukungan regulasi, kesiapan SDM, dan model industri berkelanjutan diharapkan menjadikan Luwu Timur sebagai magnet investasi pertambangan hijau di Indonesia.
Dengan strategi ini, Luwu Timur optimis akan menjadi pusat hilirisasi dan green mining unggulan di Indonesia Timur, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam peta investasi nasional.
