INKAM, MAKASSAR— Dugaan kasus perselingkuhan, kembali mengguncang kota Makassar.
Seorang tenaga kontrak berinisial S yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan, dan seorang dosen Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi swasta ternama berinisial AI, diduga menjalin hubungan terlarang, yang berujung pada kehancuran dua rumah tangga.
Kecurigaan terhadap hubungan gelap keduanya, sebenarnya telah lama dirasakan oleh pasangan masing-masing.
Namun baik suami AI maupun istri S, masih berharap pasangannya sadar dan menghentikan hubungan tersebut.
Sayangnya, harapan itu pupus saat bukti perselingkuhan akhirnya ditemukan.
“Saya awalnya sudah mengikhlaskan, tapi setelah tahu S menelantarkan istri dan anak-anaknya, saya serahkan bukti berupa foto AI dan S berdua dalam kamar hotel ke istri S,” ujar MA, suami dari AI, Selasa (15/4/2025).
MA mengaku menemukan foto-foto tersebut pada Maret 2024.
Di sisi lain, NS—istri S—mengungkap, ia mulai curiga sejak Desember 2023, ketika suaminya mulai berubah sikap menjadi dingin dan tidak peduli terhadap keluarga.
Ketegangan memuncak pada 10 April 2024, saat S menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi.
NS sempat melibatkan keluarga besar demi mencari solusi, namun tidak membuahkan hasil. Sejak saat itu, S memilih meninggalkan rumah dan tinggal sendiri.
“Saya tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak-anak. Saya kirimi makanan ke kantornya, bahkan minta mediasi. Tapi dia tetap tidak berubah. Sampai akhirnya saya bertemu dengan MA dan semua fakta terungkap,” ungkap NS.
Kini, baik NS maupun MA telah menerima surat gugatan cerai, dari pasangan masing-masing.
Keduanya menolak tuduhan yang diajukan dalam gugatan, yang menurut mereka tidak mencerminkan kenyataan.
“Saya dituduh tidak becus sebagai istri dengan empat anak. Itu tidak benar,” kata NS.
Hal serupa juga dirasakan MA, yang tidak terima disebut sebagai suami yang hanya bermain ponsel dan tidak menafkahi.
“Alasannya dibuat-buat. Faktanya, saya tetap bekerja dan bertanggung jawab,” pungkas MA.
Kasus ini memicu perhatian publik, terutama karena melibatkan pegawai pemerintahan dan akademisi.
Publik berharap, ada tindakan tegas dari institusi terkait, guna menjaga etika dan integritas profesi.
