INKAM, MAKASSAR – Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufri, mengungkapkan keprihatinannya, atas perkembangan provinsi yang kini dipimpinnya, yang dinilai kalah pamor dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi.
Pernyataan itu disampaikan, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I 2025 Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan, di Macora Ballroom The Rinra Hotel, Sabtu siang (25/1/2025).
“Dibanding 10-20 tahun lalu, kita belum banyak perubahan signifikan. Sementara provinsi lain, seperti Sulawesi Tengah, pariwisatanya berkembang pesat,” ujar Fadjry.
Ia menyoroti pentingnya inovasi dalam mengemas industri budaya Sulsel, agar tingkat okupansi hotel meningkat, tanpa bergantung pada APBN atau kebijakan keuangan pemerintah.
Fadjry juga menyinggung posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan investasi, yang tertinggal dibanding provinsi lain di Sulawesi.
“Kita perlu mempermudah masalah perizinan, memberi karpet merah untuk investor. Ini penting agar Sulsel kembali menjadi tujuan investasi utama,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua BPD PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, menyampaikan keluhan terkait dampak kebijakan pemerintah pusat, yang memotong anggaran perjalanan dinas.
Menurutnya, Inpres No.1/2025 tentang efisiensi biaya perjalanan dinas senilai Rp20 Triliun, menyebabkan penurunan okupansi hotel hingga 50 persen.
“Ini sangat mencemaskan. Pemangkasan ini bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meningkatnya pengangguran, dan risiko kriminalitas. Kami berharap pemerintah menunda pemberlakuan Inpres ini, dan meminta dukungan Pj. Gubernur untuk menyuarakan kegelisahan kami ke pusat,” tegas Anggiat.
Selain itu, Anggiat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, dalam mencari solusi konkret bagi permasalahan industri perhotelan dan pariwisata di Sulawesi Selatan.
“Dukungan inovasi dan kebijakan yang berpihak sangat dibutuhkan, agar industri ini dapat bangkit,” ujarnya.
Pada pembukaan Rakerda ini, BPD PHRI Sulsel menandatangani dua nota kesepahaman (MOU).
Pertama, dengan Nexmedia terkait penyediaan jaringan internet, dan kedua, dengan LPPOM mengenai sertifikasi halal.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing hotel dan restoran di Sulawesi Selatan.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, serta sejumlah pemangku kepentingan pariwisata lainnya.
Kehadiran mereka menunjukkan pentingnya sinergi, dalam menghadapi tantangan pariwisata dan perhotelan di daerah ini.
