INKAM, MANOKWARI – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kesiapannya, untuk melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, serta melaksanakan proses likuidasi PT BPR Arfak Indonesia.
Keputusan ini diambil, setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Desember 2024.
BPR Arfak Indonesia memiliki jaringan di beberapa wilayah, yakni Manokwari (Provinsi Papua Barat), Sorong dan Aimas (Provinsi Papua Barat Daya), serta Fakfak (Provinsi Papua Barat).
Langkah ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah, dan memastikan dana simpanan dapat dikembalikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam keterangannya, LPS menyampaikan, proses pembayaran klaim simpanan nasabah akan dilakukan, setelah melalui rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan, serta informasi terkait lainnya.
Proses ini diperkirakan akan selesai paling lambat dalam 90 hari kerja.
LPS memastikan, dana yang digunakan untuk membayar klaim simpanan tersebut sepenuhnya bersumber dari dana LPS.
Hal ini dilakukan, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, dalam proses penyelesaian kewajiban bank yang telah dicabut izinnya.
“Nasabah dapat melihat status simpanan mereka di kantor BPR Arfak Indonesia, atau melalui website resmi LPS di www.lps.go.id. Kami akan memberikan pengumuman resmi mengenai pembayaran klaim penjaminan,” ujar Sekretaris Lembaga LPS, Jimmy Ardianto.
Selain itu, Jimmy juga mengimbau kepada para debitur BPR Arfak Indonesia, agar tetap melaksanakan kewajibannya, untuk membayar cicilan atau melunasi pinjaman.
Pembayaran dapat dilakukan di kantor BPR Arfak Indonesia, dengan berkoordinasi bersama Tim Likuidasi LPS yang ditunjuk.
Ia juga menekankan, pentingnya menjaga ketenangan dan tidak mudah terpancing provokasi, dari pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini.
Oknum yang mengaku dapat membantu mempercepat pembayaran klaim, dengan meminta imbalan, menurut Jimmy, patut diwaspadai.
“Kami harap nasabah tidak melakukan tindakan, yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank. Semua proses berjalan transparan sesuai prosedur resmi dari LPS,” jelas Jimmy Ardianto.
Jimmy menambahkan, meskipun BPR Arfak Indonesia mengalami likuidasi, masih banyak bank lain, baik BPR, BPRS, maupun bank umum, yang tetap beroperasi secara sehat dan dijamin oleh LPS.
Nasabah dapat mengalihkan simpanannya ke bank lain, setelah klaim dibayarkan.
LPS juga mengingatkan nasabah, untuk memastikan simpanannya memenuhi syarat 3T, agar tetap dijamin LPS.
Syarat tersebut meliputi Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.
Dengan memenuhi syarat 3T, nasabah tidak perlu khawatir akan keamanan simpanannya di masa depan.
LPS menjamin seluruh simpanan di bank yang beroperasi di Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.
LPS juga membuka layanan informasi bagi nasabah, yang memerlukan kejelasan lebih lanjut, terkait proses penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Arfak Indonesia.
Nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS melalui nomor 154 atau mengunjungi situs resmi www.lps.go.id.
Proses likuidasi ini merupakan langkah yang diambil, untuk menyelesaikan permasalahan operasional BPR Arfak Indonesia, dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Melalui koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait, LPS berharap proses pembayaran klaim dan likuidasi dapat berjalan lancar.
Hal ini diharapkan, dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Dengan langkah ini, LPS menegaskan komitmennya, sebagai lembaga yang berperan penting dalam melindungi simpanan nasabah, serta menjaga stabilitas industri perbankan di Indonesia.
