JAKARTA, INKAM – Pelantikan 59 pejabat eselon II oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota, dianggap sebagai langkah strategis, untuk memperkuat reformasi birokrasi.
Namun, di balik seremoni resmi tersebut, muncul isu dugaan intervensi dalam proses seleksi, yang kini menjadi sorotan publik.
Proses pengisian jabatan itu didasarkan pada sejumlah ketentuan resmi, termasuk surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta keputusan Menteri Dalam Negeri.
Tujuannya jelas: menghadirkan pejabat yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pelayanan publik di ibu kota.
Namun, sumber internal Pemprov DKI yang enggan disebutkan namanya, mengungkap adanya indikasi “permainan” yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Sumber tersebut menyebut, sebagian posisi strategis diduga diisi oleh orang-orang yang memiliki kedekatan politik, dan relasi personal dengan figur berpengaruh di DPRD DKI dan birokrasi.
Menurut sumber tersebut, dugaan intervensi ini tidak melibatkan Gubernur secara langsung. Bahkan, disebutkan bahwa Gubernur Pramono Anung tidak mengetahui adanya manuver yang terjadi, di balik proses seleksi.
“Yang kami khawatirkan, praktik seperti ini berpotensi menggerus tujuan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan,” ujarnya.
Informasi yang beredar menyebutkan, ada sekitar 20 pejabat yang dilantik memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu.
Manuver ini dikabarkan melibatkan tokoh legislatif dan pejabat birokrasi, yang berkolaborasi demi menempatkan orang-orang kepercayaan mereka di jabatan strategis, dengan alasan memperkuat pengaruh dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
Sumber tersebut juga mengungkap, jaringan ini disebut memiliki operator yang mengatur komunikasi dan koordinasi antara pejabat terkait, pihak legislatif, hingga pelaku usaha.
Pertemuan informal disebut kerap terjadi, baik di kantor pemerintahan maupun di luar, untuk membahas penempatan pejabat dan pengaturan proyek.
Kekhawatiran kini mengarah pada rencana pelantikan pejabat eselon III dan IV, yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Jabatan seperti camat, lurah, hingga kepala dinas teknis dinilai rentan menjadi target penempatan orang-orang, dari lingkaran kelompok tersebut.
“Kalau tidak diawasi, bukan tidak mungkin pola yang sama terulang,” kata sumber itu.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak-pihak yang disebut dalam terkait dugaan tersebut, belum memberikan tanggapan resmi.
Pemprov DKI pun belum mengeluarkan pernyataan, terkait kabar adanya intervensi dalam proses seleksi pejabat eselon II.
Publik kini menunggu langkah Gubernur, untuk memastikan proses pengisian jabatan berikutnya, berlangsung transparan dan bebas dari kepentingan sempit.
