INKAM, MAKASSAR – Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memberikan klarifikasi terkait isu utang Pemerintah Provinsi Sulsel, yang mencapai Rp1,7 triliun.
Klarifikasi ini disampaikannya dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Minggu (10/11/2024).
Dalam debat tersebut, calon gubernur nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengangkat isu utang Pemprov Sulsel.
Danny menyinggung angka utang Rp1,7 triliun saat diberikan kesempatan bertanya, meskipun waktu 30 detik yang disediakan, tidak cukup baginya untuk menyampaikan pertanyaan lengkap.
Merespons pernyataan Danny, Andi Sudirman menegaskan, utang yang disebutkan bukanlah utang sepenuhnya.
Ia menjelaskan, bahwa angka tersebut mencakup Dana Bagi Hasil (DBH) yang biasanya diterima pemerintah kabupaten/kota, tetapi bukan dalam bentuk utang yang harus dikembalikan oleh Pemprov Sulsel.
“Saya tidak tahu mau jawab apa karena tidak ada pertanyaannya, tapi saya coba tebak saja,” ujar Andi Sudirman mengawali klarifikasinya.
Ia berpendapat, DBH tidak bisa dianggap sebagai utang, karena ini merupakan dana yang memang hak pemerintah daerah, yang penerimaannya terkadang terlambat hingga triwulan berikutnya.
Lebih lanjut, Andi Sudirman menjelaskan, situasi serupa pernah terjadi pada seluruh pemerintahan sebelumnya.
Setiap tahun, DBH baru bisa disalurkan pada akhir tahun atau bahkan pada bulan pertama di tahun berikutnya, tergantung pada jadwal pencairan dana dari pemerintah pusat.
“Misalnya, Oktober hingga Desember biasanya baru terbayarkan saat akhir tahun atau memasuki Februari-Maret pada tahun berikutnya,” kata Andi.
Ia menekankan, keterlambatan ini adalah bagian dari siklus anggaran yang sering terjadi, dan bukan sesuatu yang luar biasa.
Andi Sudirman juga menyatakan, saat ia meninggalkan posisi gubernur, utang infrastruktur yang masih tersisa hanya sekitar Rp54 miliar.
Jumlah ini, menurutnya, jauh lebih kecil dibandingkan angka Rp1,7 triliun, yang disinggung oleh Danny Pomanto dalam debat.
Di sisi lain, Andi Sudirman menyoroti pentingnya memahami sistem anggaran daerah, termasuk bagaimana defisit dan estimasi anggaran dirancang.
Menurutnya, perencanaan anggaran dilakukan dengan fleksibilitas estimasi yang mengikuti standar internasional, yaitu dengan margin plus minus 15 persen untuk menjaga keseimbangan anggaran.
“Defisit dalam perencanaan selalu mengikuti estimasi standar, dengan margin plus minus 15 persen untuk menjaga fleksibilitas anggaran,” ungkap Andi Sudirman.
Ia menambahkan, defisit ini bukanlah pertanda buruk, melainkan bagian dari strategi anggaran, yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan.
Selain itu, Andi Sudirman juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Makassar, yang tercatat antara Rp500 hingga Rp700 miliar setiap tahunnya.
Hal ini, menurut Andi, menunjukkan adanya dana masyarakat yang tidak terserap, dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
“Saya selalu menambahkan margin satu persen di atas estimasi agar ada cadangan jika suatu proyek tertunda, ini adalah strategi dalam penganggaran,” tuturnya.
Andi Sudirman menegaskan, pendekatan penganggaran ini memastikan proyek-proyek dapat berjalan tanpa kekurangan dana, meskipun ada perubahan atau penundaan.
Debat kedua ini, menjadi ajang pertukaran argumen antara kedua calon pemimpin Sulsel tersebut.
Kedua kandidat memaparkan strategi pengelolaan anggaran yang berbeda, memperlihatkan prioritas pembangunan dan visi mereka untuk masa depan Sulawesi Selatan.
