INKAM – Dari sisi Makro Ekonomi, belum lama ini Bank Indonesia memproyeksikan secara umum, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Indonesia menguat di tahun 2024.
Hal tersebut terbukti, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024, yang meningkat menjadi 4,7 persen – 5,5 persen dari yang sebelumnya, sepanjang tahun 2023, berkisar antara 4,5 persen – 5,3 persen.
Sementara itu, inflasi diproyeksikan kembali berada pada sasaran 2,5+1 persen. Hal tersebut dipacu geliat pertumbuhan perekonomian Indonesia, dari berbagai sektor Pasca Pandemi covid 19.
Beberapa kebijakan diambil, untuk mempercepat proses recovery perekonomian Indonesia. Sektor property contohnya, yang merupakan salah satu sektor penyumbang optimisme pertumbuhan perekonomian, disamping sektor Energi Terbarukan, Logistik, dan E-Commerce, yang diyakini sebagai sektor bisnis, yang sama-sama memiliki kekuatan positif terhadap pertumbuhan.
Sejalan dengan Kebijakan pemerintah, yang telah memberikan kebijakan insentif PPN-DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah), untuk pembelian rumah baru, guna menjaga pertumbuhan industry property.
Pada pada bulan November 2023 lalu, pemerintah meneken kebijakan Diskon PPN, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 120 Tahun 2023, untuk properti dengan harga <Rp2 miliar berlaku 100 persen, dan untuk properti dengan harga Rp2- 5 miliar, diskon PPN dikenakan untuk Rp2 miliar pertama, sisanya tetap dibayarkan sebesar 11 persen.
Kebijakan tersebut berlaku hingga Juni 2024, dan telah diperpanjang hingga Desember 2024.
Alhasil harga rumah di Indonesia mengalami kenaikan sehat secara tahunan, Sumber data terupdate menyatakan Kenaikan harga rumah tertinggi tercatat dipegang oleh Denpasar dengan persentase kenaikan 17,5 persen, disusul diposisi kedua yaitu Makassar 6,7 persen, dan diposisi ketiga Surakarta 5,6 persen.
Makassar sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, mengalami geliat optimisme pertumbuhan property yang cukup tinggi, meskipun khusus untuk area Sulawesi, harga rumah subsidi mengalami kenaikan 3 persen, menjadi 173 juta, dari yang sebelumnya 168 juta, tidak menyurutkan antusiasme warga Makassar dan sekitarnya, untuk membeli property secara KPR, baik itu perumahan bersubsidi maupun non subsisdi.
Ini tercermin dari rilis data Kantor Wilayah Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, yang mencatat pertumbuhan kredit sebesar 10 persen (yoy) pada April 2024, menunjukkan peningkatan dari bulan sebelumnya, yakni 9,75 persen (yoy) pada Maret 2024.
Namun, ditengah euphoria optimisme pertumbuhan property Indonesia yang gemilang ini, bijaknya agar berbagai pihak para pemangku kepentingan tetap bersinergi, meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perekonomian global walaupun kecil, masih adanya resiko resesi, perubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan kenaikan suku bunga.
Ditambah tahun 2024 ini, merupakan tahun politik diselenggarakannya pemilu.
Perketat sistem pengawasan untuk pemberian KPR, guna menekan resiko Subprime mortgage, sebagai contoh kasus, hal tersebut pernah terjadi beberapa tahun silam, dimana banyak lolos debitur yang secara penghasilan belum qualified, dengan plafond kpr yang diambil, sehingga resiko gagal bayar tinggi (Subprime mortgage) ketika memasuki suku bunga floating.
Kekhawatiran ini meningkat, dikarenakan serempaknya euphoria kenaikan persentase jual beli property, setelah pandemic Covid 19 berakhir di tahun 2023, yang selama bertahun tahun Industry property telah mati suri.
Biasanya para Calon Debitur khusus KPR non subsidi, mengambil fasilitas kredit suku bunga flat di 5tahun pertama.
Karena itu merupakan alternatif terbanyak, yang dipilih para calon Debitur, maka perlu di waspadai terjadinya banyak Debitur gagal bayar di tahun 2029, 2030 setelah suku bunga menjadi floating.
Namun Hal tersebut tentu saja tidak akan terjadi, jika para pihak menjalankan SOP yang sesuai, ketika calon debitur melakukan pengajuan
Penulis:
Lisa Dentika, SE., MM., RTA., AWP.
Indonesian Capital Market observer & Practitioner, PIC Sucor Sekuritas Makassar, Trainer Of The Capital Market Indonesia (TICMI).
