MAKASSAR, INKAM — Pemerintah mulai mengubah wajah perencanaan pembangunan daerah, dari yang selama ini cenderung elitis, menjadi lebih inklusif dan berbasis aspirasi masyarakat.
Peluncuran panduan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), menjadi tonggak penting dalam reformasi tata kelola pembangunan di daerah.
Langkah ini ditegaskan dalam forum yang menghadirkan perwakilan Konsulat Australia di Indonesia, Todd Dias, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulawesi Selatan, Erlan Triska.
Keduanya sepakat, pembangunan tanpa keterlibatan publik, berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Todd Dias menekankan, pembangunan inklusif bukan sekadar wacana global, melainkan kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas sosial.
Ia menyoroti bahwa kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, hingga masyarakat adat, masih kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Pembangunan yang efektif adalah pembangunan yang mendengar. Ketika kelompok rentan tidak dilibatkan, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan justru memperlebar ketimpangan,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan, struktur belanja daerah masih didominasi kegiatan penunjang. Pada 2026, belanja pegawai dan operasional mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi dan 49,50 persen di kabupaten/kota. Sementara program yang langsung menyentuh masyarakat relatif lebih kecil.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab lambatnya pemerataan pembangunan, meskipun ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif di kisaran 5,1 persen dengan tingkat kemiskinan 8,47 persen dan pengangguran 4,76 persen pada 2025.
Sementara, Erlan Triska menilai, persoalan utama bukan hanya pada besaran anggaran, melainkan proses perencanaan yang belum sepenuhnya partisipatif. Selama ini, Musrenbang kerap dipandang sebagai formalitas tahunan tanpa dampak nyata.
“Padahal, di situlah seharusnya suara masyarakat—terutama kelompok rentan—diterjemahkan menjadi kebijakan konkret,” tegasnya.
Panduan yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan menjadi instrumen strategis, agar Musrenbang bertransformasi menjadi ruang negosiasi kebijakan yang inklusif.
Panduan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Pendekatan tematik seperti Musrenbang perempuan, disabilitas, anak, dan lansia juga diperkuat, untuk memastikan kebutuhan spesifik tiap kelompok tidak lagi terpinggirkan.
Sejumlah daerah telah merasakan dampaknya. Di Parepare dan Maros, misalnya, penerapan Musrenbang inklusif mampu meningkatkan keterlibatan kelompok rentan hingga minimal 30 persen, sekaligus memastikan usulan mereka masuk dalam sistem perencanaan daerah (SIPD).
Langkah ini menjadi krusial, di tengah tantangan kesenjangan sosial yang masih tinggi. Indeks Ketimpangan Gender tercatat di angka 0,421, sementara akses layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia belum merata.
Todd Dias menegaskan, kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan pembangunan ke depan. Menurutnya, pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan pembangunan benar-benar inklusif,” katanya.
Erlan Triska menambahkan, keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.
“Jika ingin pembangunan yang adil dan berdampak, maka suara masyarakat harus menjadi fondasi utama, bukan pelengkap,” pungkasnya.
