MAKASSAR, INKAM – Komisi C DPRD Kota Makassar memastikan, jalannya pembangunan tetap berada di jalur yang tepat, dengan menggelar rapat kerja monitoring dan evaluasi (monev) Triwulan I Tahun 2026.
Forum ini menjadi ajang menguji capaian program sekaligus membedah kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selama tiga bulan awal tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, masing-masing SKPD memaparkan realisasi program dan penggunaan anggaran. Data yang disampaikan menjadi bahan penting bagi dewan, untuk mengukur sejauh mana target pembangunan dapat dicapai secara optimal.
Dari hasil evaluasi, sejumlah catatan krusial mencuat. Komisi C menyoroti adanya keterlambatan pelaksanaan proyek, kendala teknis di lapangan, hingga proses penyesuaian kebijakan yang dinilai masih berjalan lambat.
Anggota dewan menegaskan, efektivitas kerja dan transparansi pengelolaan anggaran harus terus ditingkatkan. Hal ini penting, agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pelayanan publik juga menjadi perhatian serius. DPRD meminta seluruh SKPD lebih responsif terhadap kebutuhan warga, khususnya pada sektor pembangunan dan infrastruktur, yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.
Rapat kerja ini sekaligus menegaskan peran pengawasan DPRD, terhadap jalannya pemerintahan daerah. Monitoring dan evaluasi dinilai sebagai instrumen strategis, untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam diskusi yang berlangsung, Komisi C turut memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Di antaranya percepatan pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar hambatan dapat diminimalisir.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan SKPD menyatakan kesiapan untuk melakukan pembenahan. Mereka berkomitmen menindaklanjuti masukan DPRD, demi mencapai target kinerja yang lebih maksimal pada triwulan berikutnya.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif pun diharapkan semakin kuat. Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan adanya monev ini, pelaksanaan program di Kota Makassar diharapkan semakin akuntabel sepanjang 2026, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
