MAKASSAR, INKAM — Tiga institusi besar di Sulawesi Selatan, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Pemerintah Provinsi Sulsel, menyatakan komitmen bersama untuk mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh kabupaten/kota.
Komitmen ini ditegaskan dalam forum monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis (10/7/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kejati Sulsel Agus Salim, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulawesi Maluku Mintje Wattu, bersama jajaran dan para bupati se-Sulsel sebagai pemangku kebijakan di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Kejati Sulsel Agus Salim menekankan pentingnya kerja kolaboratif antarlembaga, demi melindungi seluruh pekerja, baik aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Ia menyebut, Kejati memiliki peran vital sebagai Ketua Forum Kepatuhan Ketenagakerjaan, dalam mengawasi serta mendampingi implementasi program BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini momentum bagus agar para bupati dan wali kota, segera mendaftarkan ASN dan non-ASN-nya, agar terlindungi secara menyeluruh,” tegas Agus.
Ia menyampaikan, saat ini cakupan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulsel masih berada di angka 47 persen.
Meski begitu, ia optimistis target nasional dapat dicapai, melalui kerja sama yang solid antarinstansi.
“Kita masih punya pekerjaan rumah sebesar 68 persen. Tapi semangat dari para kepala daerah tinggi. Kerja kolaboratif ini harus kita dorong, agar sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.
Dalam sesi pemaparan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sulama Mintje Wattu mengungkapkan, dari total potensi 2,8 juta pekerja di Sulsel, baru sekitar 1,327 juta yang aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun target capaian tahun 2025 sesuai RPJPD Sulsel ditetapkan sebesar 62,93 persen atau sekitar 1,76 juta peserta, menuju target akhir 2045 sebesar 79,22 persen.
“Kabupaten Toraja jadi yang tertinggi dengan 70,07 persen. Makassar masuk sepuluh besar dengan 53,22 persen. Tapi Takalar masih tertinggal di angka 26,56 persen,” jelas Mintje.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kejati Sulsel, dalam pemulihan iuran melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK).
Selama 2024, Kejati berhasil membantu memulihkan iuran sebesar Rp5,9 miliar dari 159 SKK, sementara pada 2025 hingga pertengahan tahun ini telah terkumpul Rp204 juta.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Sulsel Jayadi Nas menegaskan, penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja tidak boleh hanya dilihat dari aspek administratif.
Menurutnya, kepesertaan juga merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan, terutama bagi pekerja rentan dan non-ASN di pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal menjalankan Inpres. Ini soal melindungi sesama, memastikan pekerja rentan mendapat perlindungan saat mengalami risiko sosial,” katanya.
Jayadi juga menginformasikan, Pemprov Sulsel saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2014 juga masih berlaku, yang mewajibkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat penerbitan izin usaha.
Pertemuan lintas sektor ini menjadi panggung penting, untuk merumuskan strategi percepatan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan.
Melalui sinergi yang melibatkan kejaksaan, pemerintah daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan, upaya ini diharapkan mampu menurunkan risiko sosial, seperti kemiskinan ekstrem, putus sekolah akibat kehilangan tulang punggung keluarga, hingga kerentanan ekonomi lainnya.
Dengan kolaborasi yang solid, Sulsel menatap target nasional dengan keyakinan kuat, bahwa jaminan sosial bagi seluruh pekerja bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang segera terwujud.
