MAKASSAR, INKAM — Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmennya, untuk mengawal pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, agar berlangsung secara transparan dan adil.
Penegasan ini disampaikan, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
Ari yang juga Ketua Fraksi NasDem dan legislator dua periode, menyebut transparansi menjadi kunci utama, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pendidikan di Makassar.
Ia mengungkapkan, Komisi D telah menerima banyak aduan masyarakat mengenai sistem PPDB, terutama terkait transparansi pelaksanaan di sekolah-sekolah.
“Saat kami turun langsung ke lapangan, tepatnya di SDN Percontohan PAM Kota Makassar, kepala sekolah sedang mengikuti pelatihan, sehingga belum ada keterangan resmi dan data yang kami peroleh. Ini akan menjadi perhatian kami,” ujar Ari, Rabu (9/7/2025).
Ari menjelaskan, saat ini penerimaan siswa tingkat SD dilakukan melalui beberapa jalur, seperti domisili, afirmasi, dan mutasi.
Namun demikian, DPRD tetap menuntut data resmi dari Dinas Pendidikan, sebagai bahan evaluasi untuk memastikan semua proses berjalan adil dan terbuka.
“Dalam waktu dekat kami akan kembali turun, termasuk ke SDN Percontohan PAM, untuk memantau langsung penerapan sistem. Aplikasi yang digunakan seharusnya mampu memvalidasi data secara akurat, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tambahnya.
Selain jalur domisili tingkat SD, DPRD Makassar juga akan memantau proses jalur non-domisili tingkat SMP, yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang.
Komisi D berencana mengunjungi sejumlah sekolah, guna memastikan pelaksanaan SPMB sesuai dengan harapan masyarakat.
Tidak hanya menyoroti aspek transparansi, Ari juga menekankan persoalan keterbatasan daya tampung di sekolah negeri, yang kerap menjadi masalah tahunan saat penerimaan siswa baru.
Ia meminta Pemerintah Kota Makassar, segera mencari solusi agar semua anak bisa mengakses pendidikan.
“Yang paling penting bagi kami, memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan. Kalau sekolah negeri tidak mampu menampung, maka perlu dipikirkan alternatif, seperti penambahan kuota atau subsidi untuk bersekolah di swasta,” tegasnya.
Ari menutup pernyataannya dengan menyerukan agar semua pihak membuka berbagai opsi, agar tidak ada satu pun anak di Kota Makassar yang terpaksa putus sekolah, hanya karena keterbatasan fasilitas pendidikan.
