INKAM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tengah melakukan pendataan ulang tenaga non-ASN, sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi, dan pemetaan kebutuhan aparatur yang lebih akurat.
Langkah ini merujuk pada surat Menteri PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tentang penyelesaian status tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.
Pendataan ini bertujuan memastikan seluruh pegawai non-ASN, terdaftar resmi dalam pangkalan data nasional.
Pemkot Makassar ingin mencegah munculnya pegawai “titipan” atau tenaga kerja yang direkrut tanpa mengikuti prosedur resmi.
Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas, dan kesesuaian dengan peta jabatan masing-masing instansi.
“Ini bukan penghapusan, tapi penataan. Kami harus tahu siapa yang betul-betul dibutuhkan dan siapa yang masuk tanpa prosedur,” tegas Akhmad Namsum, Kepala BPSDMD Makassar.
Pemkot juga menyiapkan skema baru, untuk kebutuhan pegawai penunjang non-ASN.
Tenaga operasional seperti kebersihan, layanan pramusaji, dan staf teknis di kantor-kantor OPD, tetap dapat diadakan melalui pengadaan jasa perorangan, bukan lagi melalui status honorer.
Langkah ini juga merespons aturan baru dari pemerintah pusat, yang melarang daerah menganggarkan gaji untuk tenaga non-ASN, yang tidak terdaftar dalam seleksi PPPK.
Pemerintah Kota Makassar akan mengacu pada hasil pemetaan internal, untuk menentukan tenaga apa saja yang masih diperlukan, sambil menyesuaikan dengan regulasi kepegawaian terbaru.
“Seluruh proses ini dilakukan demi penertiban dan keterbukaan, bukan untuk memberhentikan orang secara sepihak,” ujar Namsum.
