INKAM, MAKASSAR – Perbankan di Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang stabil, dan resilien pada Februari 2025.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan, tumbuh sebesar 5,44 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp201,34 triliun, seiring pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp135,06 triliun atau naik 6,19 persen (yoy).
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menjelaskan, struktur DPK di Sulsel masih didominasi tabungan, dengan pangsa mencapai 58,87 persen.
Kinerja penghimpunan dana yang positif, turut menopang penyaluran kredit, yang tumbuh 4,39 persen secara tahunan, menjadi Rp165,03 triliun.
Dari sisi jenis kredit, kredit produktif tetap mendominasi dengan kontribusi 54,01 persen dari total kredit.
Namun, pertumbuhan tertinggi tercatat pada segmen kredit konsumtif, yang naik signifikan sebesar 9,75 persen secara tahunan.
Hal ini mencerminkan, tingginya permintaan pembiayaan rumah tangga dan konsumsi individu, di tengah perbaikan ekonomi regional.
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, kredit perdagangan besar dan eceran menyumbang porsi terbesar, yakni 23,15 persen.
Ini menunjukkan, sektor perdagangan masih menjadi motor utama perputaran ekonomi Sulsel, diikuti oleh sektor jasa dan industri pengolahan.
Kinerja intermediasi perbankan Sulsel tetap terjaga, dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 124,45 persen, menandakan perbankan cukup agresif menyalurkan kredit.
Sementara itu, kualitas kredit masih dalam batas wajar, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,89 persen.
Perbankan syariah di Sulawesi Selatan, juga mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan konvensional.
Total aset perbankan syariah tumbuh 18,67 persen (yoy) menjadi Rp16,85 triliun, dengan DPK mencapai Rp11,85 triliun atau naik 15,69 persen.
Penyaluran pembiayaan tumbuh impresif 20,25 persen, menjadi Rp14,60 triliun.
Rasio intermediasi perbankan syariah mencapai 123,14 persen, menunjukkan efektivitas penyaluran pembiayaan terhadap dana yang dihimpun.
Sementara rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tetap terkendali, pada level 2,16 persen.
OJK optimistis tren positif ini akan berlanjut, seiring dengan dorongan digitalisasi, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah.
