Info Kejadian Makassar

Hadiri Workshop LAUTRA, Rektor Unhas Dukung Strategi SBF untuk Konservasi Laut

INKAM, MAKASSAR – Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., menegaskan pentingnya pendanaan berkelanjutan, dalam pengelolaan kawasan konservasi laut.

Hal ini disampaikannya dalam Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) – Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA), yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar, Senin (3/2/2025).

Workshop ini membahas strategi pendanaan berkelanjutan, guna mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia, khususnya dalam konteks Komponen 3 Proyek LAUTRA, yang mendapat pendanaan dari Hibah ProBlue oleh Bank Dunia.

Salah satu konsep utama yang didalami adalah Sustainable Blue Finance (SBF), yaitu pendekatan yang mengombinasikan kelestarian ekosistem laut, dengan pengelolaan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan.

Prof. Jamaluddin Jompa menekankan, keberlanjutan kawasan konservasi laut sangat bergantung pada sistem pendanaan yang stabil, serta kelembagaan yang kuat dan terpercaya.

“Kita harus memiliki lembaga yang kredibel untuk mengelola trust fund, bagi kawasan konservasi laut. Kapoposang di Sulawesi Selatan bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa hanya bergantung pada APBD, karena keterbatasan dana yang ada.

Oleh karena itu, evaluasi ekonomi diperlukan untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik.

“Tanpa strategi pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tambahnya.

Baca Juga  FK Unhas Menuju Standar Internasional dengan Visitasi Akreditasi ASIIN

Sementara itu, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan, pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045.

Pemerintah menargetkan konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar, atau 30% dari total wilayah perairan nasional pada tahun 2045.

Selain itu, sektor maritim diharapkan dapat berkontribusi sebesar 15% terhadap PDB nasional.

Strategi pendanaan yang diterapkan mencakup berbagai mekanisme, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta.

Tujuan utamanya, memastikan keberlanjutan pendanaan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan secara efektif, dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Prof. Jamaluddin Jompa menekankan, pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Perencanaan berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial, akan memastikan manfaat konservasi ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

Proyek LAUTRA sendiri merupakan langkah besar, dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia.

Dengan skema pendanaan yang lebih variatif dan sistematis, diharapkan kawasan konservasi laut dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

IMG-20240521-WA0010
Market Sessions

Berita Terbaru