INKAM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan permohonan maaf, atas kendala teknis yang terjadi sejak implementasi aplikasi Coretax DJP, pada 1 Januari 2025.
Kendala tersebut berdampak pada penggunaan fitur layanan perpajakan, dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam layanan administrasi perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menjelaskan, pihaknya terus berupaya memperbaiki masalah yang ada, untuk memastikan sistem Coretax DJP berjalan dengan baik.
“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan wajib pajak, dan berkomitmen untuk menyelesaikan kendala ini secepat mungkin,” ujarnya.
Hingga saat ini, beberapa langkah perbaikan telah dilakukan, untuk mengatasi kendala yang muncul.
Salah satunya adalah memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas bandwidth, agar sistem dapat beroperasi lebih lancar.
Hal ini dilakukan, untuk menjawab tingginya volume akses oleh para wajib pajak.
Selain itu, DJP juga menetapkan penanggung jawab, untuk membantu proses administrasi pajak.
Penanggung jawab ini meliputi perusahaan yang memiliki akses peran (role access), hingga penanggung jawab kegiatan administrasi (PIC), yang bertugas menangani pembuatan faktur pajak.
Langkah lain yang dilakukan adalah optimalisasi proses pembuatan faktur pajak.
Sistem Coretax DJP kini mampu memproses pengiriman faktur pajak dalam format *.xml hingga 100 faktur per pengiriman.
DJP juga terus menyempurnakan fitur pencetakan dokumen faktur pajak, untuk mempermudah pengguna.
Tidak hanya itu, DJP juga meningkatkan layanan pendaftaran, yang mencakup pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, dan pengenalan wajah (face recognition) untuk kode otorisasi sertifikat elektronik.
Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi, dalam administrasi perpajakan.
DJP juga mempermudah proses pembayaran pajak, termasuk pembuatan kode billing, pemindahbukuan, hingga pembayaran tunggakan pajak berupa STP maupun SKP.
Dengan langkah ini, wajib pajak diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya lebih mudah.
Selain itu, DJP menyediakan layanan administrasi lainnya, seperti pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dan PPN, serta konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Layanan ini menjadi bagian dari upaya transformasi digital, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan data hingga 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB, sebanyak 126.590 wajib pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat elektronik, untuk menandatangani faktur pajak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.401 wajib pajak telah membuat faktur pajak, dengan total 845.514 faktur.
Adapun faktur yang telah divalidasi mencapai 236.221 faktur.
Dwi Astuti menegaskan, selama masa transisi, wajib pajak tidak perlu khawatir terhadap pengenaan sanksi administrasi.
“Kami memastikan tidak ada sanksi bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan penerbitan faktur, atau pelaporan pajak akibat perubahan sistem,” jelasnya.
Lebih lanjut, DJP juga menyampaikan, perbaikan dan peningkatan kapasitas Coretax DJP akan terus dilakukan.
Sistem ini diharapkan, dapat mendukung terciptanya pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan efisien.
“Kami sangat menghargai kesabaran dan kerja sama wajib pajak selama masa transisi ini,” tambah Dwi Astuti.
Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat, dalam membantu pemerintah, mewujudkan sistem informasi perpajakan yang modern dan maju.
Dengan implementasi Coretax DJP, DJP berharap dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih baik.
Transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan, keandalan, dan efisiensi bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.
