INKAM, MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Gowa, Sulawesi Selatan, dalam mengungkap kasus pemalsuan uang baru-baru ini.
Langkah Polri ini dianggap, sebagai bentuk penegakan hukum yang penting dalam melindungi Rupiah, sebagai mata uang resmi Indonesia.
Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, mengatakan, Bank Indonesia terus mendukung upaya pemberantasan uang palsu, melalui kolaborasi dengan pihak terkait.
“Kami memberikan klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya, dan menyediakan tenaga ahli terkait ciri keaslian uang Rupiah, untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan penelitian BI, uang palsu yang ditemukan memiliki kualitas rendah dan mudah dikenali melalui metode 3D (dilihat, diraba, diterawang).
Marlison menegaskan, pemalsu sering memanfaatkan kelengahan masyarakat.
“Pemalsuan uang ini dilakukan menggunakan teknologi sederhana seperti printer inkjet dan sablon, tanpa elemen pengaman canggih yang ada pada Rupiah asli,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif, Bank Indonesia terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah.
Marlison menyebut, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengenali keaslian Rupiah, sekaligus merawatnya.
“Dengan metode 3D, masyarakat dapat dengan mudah mengenali uang asli tanpa memerlukan alat tambahan,” tambahnya.
Tren pemalsuan uang di Indonesia terus menunjukkan penurunan signifikan.
Berdasarkan data BI, rasio uang palsu pada 2024 tercatat hanya 4 lembar per juta uang yang beredar (ppm), turun dari 5 ppm pada 2022 dan 2023.
Marlison menyebut, penurunan ini tak lepas dari upaya BI memperkuat kualitas uang Rupiah, termasuk penerapan teknologi keamanan terkini.
Keberhasilan BI juga diakui dunia internasional. Marlison menyoroti penghargaan untuk Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023.
Selain itu, pecahan Rp50.000 TE 2022 dinobatkan sebagai salah satu uang paling sulit dipalsukan di dunia.
“Pengakuan ini mencerminkan upaya kami untuk terus menjaga integritas Rupiah,” ungkapnya.
Dalam hal penegakan hukum, BI mendorong sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana uang palsu.
Marlison menegaskan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, pemalsu Rupiah dapat dikenai hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.
“Kami juga mengimbau masyarakat, untuk segera melaporkan temuan uang palsu, agar tindakan cepat dapat dilakukan,” imbuhnya.
BI juga mengingatkan masyarakat, agar berhati-hati terhadap informasi terkait keaslian uang yang beredar di media sosial.
Marlison menyarankan, masyarakat tetap menggunakan metode 3D untuk memeriksa keaslian uang.
“Tidak perlu merusak uang seperti membelahnya, karena hal itu termasuk pelanggaran hukum,” ujarnya.
Sebagai upaya pencegahan, Marlison mengajak masyarakat, untuk menjaga dan merawat uang Rupiah, agar tetap dalam kondisi baik.
Kampanye “5 Jangan” yang melarang uang dilipat, dicoret, distapler, diremas, dan dibasahi terus disosialisasikan kepada publik.
“Merawat Rupiah dengan baik tidak hanya membantu mengidentifikasi keaslian, tetapi juga menjaga simbol negara kita,” kata Marlison.
Bank Indonesia secara rutin berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Botasupal, untuk memberantas uang palsu.
Marlison menegaskan, edukasi publik akan terus ditingkatkan, melalui program CBP Rupiah dan sosialisasi ciri keaslian Rupiah.
Langkah ini kami lakukan, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertransaksi menggunakan Rupiah,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan, BI berharap, masyarakat semakin memahami pentingnya mengenali dan merawat uang Rupiah, sehingga tindak pidana uang palsu dapat terus ditekan.
