INKAM, MAKASSAR – Pembangunan stadion di Sulawesi Selatan, khususnya Stadion Barombong dan Stadion Mattoanging, menjadi sorotan utama dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, yang digelar di Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11/2024).
Calon Gubernur nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, mengungkapkan kekecewaannya, terkait proses pembangunan stadion yang dinilai mangkrak.
Dalam debat itu, Danny menyatakan bahwa dirinya, saat menjabat sebagai Wali Kota Makassar, sempat berinisiatif mengambil alih pengelolaan Stadion Barombong dari Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk melanjutkan pembangunannya.
Namun, rencana tersebut gagal karena ditolak oleh Andi Sudirman Sulaiman (ASS), yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulsel.
“Sekarang Barombong tidak jadi, Mattoanging digusur, dan Sudiang tidak jelas. Pemerintah Kota dua kali datang ke Pak Andi Sudirman meminta, agar pengelolaannya diserahkan kepada kami,” ujar Danny, dalam debat tersebut.
Ia menegaskan, penolakan itu membuat rencana pembangunan stadion menjadi terbengkalai.
Danny mengungkapkan alasan dirinya ingin mengambil alih Stadion Barombong.
Menurutnya, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulsel saat itu tidak mendukung kelanjutan pembangunan stadion.
Sebaliknya, Pemerintah Kota Makassar memiliki anggaran belanja modal yang lebih besar, yakni mencapai 33 hingga 40 persen, sedangkan Pemprov Sulsel hanya 8,72 persen.
“Artinya, anggaran itu lebih banyak habis untuk gaji dan belanja barang/jasa, sementara belanja modal kecil. Saya mengusulkan agar aset tersebut diserahkan agar bisa dimaksimalkan,” jelas Danny.
Ia mengklaim, jika pengelolaan Stadion Barombong diserahkan kepada Pemkot, pembangunan dapat dilanjutkan dengan lebih efektif.
Selain mengandalkan anggaran Pemkot, Danny juga menyebut, ia sudah berbicara dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk melakukan audit konstruksi di Stadion Barombong.
Menurutnya, Kementerian PU bahkan bersedia menurunkan tim ahli, untuk mendukung kelanjutan pembangunan stadion tersebut.
Namun, Danny mengaku, peluang tersebut terlewat, karena Pemprov Sulsel tidak memberikan izin kepada Pemkot Makassar, untuk melanjutkan proyek.
“Seandainya Pak Andi Sudirman setuju, stadion ini pasti sudah selesai. Persoalan stadion ini adalah persoalan kita semua,” imbuhnya.
Danny pun menegaskan, menghadirkan stadion yang representatif di Makassar merupakan harapan masyarakat Sulsel.
Ia berjanji untuk menyelesaikan Stadion Barombong, jika terpilih menjadi gubernur.
Hal ini disampaikannya, sebagai bentuk komitmen terhadap fasilitas olahraga di Sulsel.
Menanggapi pernyataan Danny, Andi Sudirman mempertanyakan kesiapan Pemkot Makassar yang dipimpin oleh Danny Pomanto.
Menurutnya, penyerapan anggaran Pemkot yang memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tinggi, menimbulkan keraguan terkait kapasitas Pemkot Makassar, untuk mengelola proyek besar seperti pembangunan stadion.
“Saya melihat Silpa yang besar di Pemkot Makassar, menunjukkan kesulitan dalam belanja modal. Bagaimana kita bisa memberikan kewenangan lebih besar, jika anggaran tidak bisa terserap dengan baik?” ujar Andi.
Ia mengungkapkan keraguannya terhadap kemampuan Pemkot Makassar, untuk menyelesaikan proyek stadion yang kompleks.
Andi Sudirman menambahkan, pembangunan Stadion Barombong membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sekitar Rp300 miliar hingga Rp500 miliar.
Menurutnya, dana sebesar itu harus dialokasikan dengan penuh kehati-hatian, dan didukung oleh perencanaan yang matang.
Ia juga menjelaskan, proyek Stadion Barombong sempat didesain ulang, yang semula diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp1,1 triliun.
Menurut Andi Sudirman, anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk membangun infrastruktur lain, seperti jembatan atau fasilitas umum yang lebih mendesak.
Selain itu, Andi Sudirman menekankan pentingnya kepercayaan dalam pengelolaan anggaran besar.
Ia mengaku, telah mempertimbangkan masukan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait permintaan Pemkot Makassar dalam mengelola Stadion Barombong, namun tetap mengambil keputusan untuk tidak menyerahkannya.
“Kepercayaan adalah kunci, dan keputusan anggaran harus bottom-up. Saya tidak ingin anggaran publik terganggu, karena masalah kepercayaan dalam pelaksanaannya,” tutup Andi Sudirman.
