INKAM, MAKASSAR – Sebanyak 101.836 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sulawesi Selatan, dilantik serentak pada Kamis, 7 November 2024.
Pelantikan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam Pilkada 2024, sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yang mengatur pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pelantikan dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan, tempat di mana setiap anggota KPPS akan bertugas.
Masa kerja KPPS akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 7 November hingga 8 Desember 2024, untuk memastikan kesiapan mereka, dalam menjalankan proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Di Sulawesi Selatan, KPPS yang dilantik akan mengelola pemungutan suara di 14.548 TPS yang tersebar di seluruh wilayah.
Untuk Pilkada tahun ini, KPPS menerima honorarium sebesar Rp900.000 bagi ketua dan Rp850.000 bagi anggota.
Pemberian honorarium ini merupakan bentuk apresiasi atas peran mereka, dalam menjaga kelancaran proses pemilu yang berkualitas dan terpercaya.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah, dalam sambutannya yang dibacakan oleh pejabat yang melantik KPPS, mengingatkan seluruh anggota untuk bekerja dengan profesionalisme, integritas, dan penuh tanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya KPPS, dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemungutan suara.
Selain itu, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Sulawesi Selatan, Tasrif, menyebut bahwa KPPS merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemilu.
“Kualitas Pilkada sangat bergantung pada sinergi semua pihak penyelenggara, mulai dari KPU, PPK, PPS, hingga KPPS. Sinergi yang baik akan menghasilkan pemilihan yang semakin berkualitas dan dapat dipercaya,” ungkapnya.
Setelah pelantikan ini, seluruh anggota KPPS akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan oleh PPK dan PPS di wilayah masing-masing.
Bimtek ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman KPPS tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam hal pelayanan kepada pemilih, distribusi pemberitahuan, serta pengelolaan logistik di TPS.
Dengan dilantiknya KPPS dan adanya bimtek ini, KPU Sulawesi Selatan berharap seluruh anggota KPPS dapat bekerja maksimal, dalam menjalankan peran mereka sebagai ujung tombak pemilu.
Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas, jujur, dan adil, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Sulawesi Selatan.
