INKAM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers, untuk merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2024.
Acara ini diselenggarakan secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2024.
Laporan kinerja APBN menunjukkan ketahanan yang solid hingga kuartal III 2024. Kekuatan ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang terus stabil, serta pertumbuhan investasi di berbagai sektor ekonomi.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan optimisme terhadap kinerja ekonomi regional, yang dianggap mampu mempertahankan momentum pertumbuhan.
Salah satu indikator penting yang disorot dalam konferensi pers adalah inflasi.
Pada Agustus 2024, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 1,77 persen (yoy), yang masih berada dalam rentang target nasional sebesar 3 persen ± 1.
Selain itu, tingkat deflasi month-to-month (m-to-m) pada bulan yang sama mencapai 0,04 persen, sementara inflasi year-to-date (ytd) berada pada 0,61 persen.
Stabilitas harga ini diakui, memberikan dampak positif bagi daya beli masyarakat.
Pada sektor ekspor, komoditas unggulan Sulawesi Selatan, seperti mate nikel dan fero-nikel, terus mendominasi.
Negara-negara tujuan ekspor terbesar adalah Jepang dan China. Sementara itu, dari sisi impor, China dan Brazil menjadi pemasok utama dengan komoditas andalan berupa gandum dan gula.
Supendi menambahkan, performa ekspor-impor yang kuat sangat penting, untuk menjaga keseimbangan ekonomi di wilayah tersebut.
Neraca perdagangan Sulawesi Selatan sepanjang Agustus 2024 mencatat surplus sebesar 39,78 juta USD.
Ekspor tercatat sebesar 159,46 juta USD, sedangkan impor mencapai 119,68 juta USD.
Meskipun surplus masih terus berlangsung selama 49 bulan berturut-turut, secara kumulatif neraca perdagangan Januari hingga Agustus 2024, mengalami sedikit penurunan sebesar 0,43 persen (yoy).
Pendapatan APBN Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp10,93 triliun atau 62,96 persen dari target, dengan peningkatan sebesar 10,09% (yoy).
Pada periode yang sama, belanja APBN Sulsel mencapai Rp35,86 triliun atau 63,24 persen dari pagu anggaran, mengalami peningkatan 9,59 persen (yoy).
Pertumbuhan belanja yang signifikan, ini terus menjadi penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan.
Sementara itu, penerimaan pajak hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp8,52 triliun atau 58,69 persen dari target tahunan sebesar Rp14,52 triliun, dengan peningkatan 5,43 persen dibandingkan tahun lalu (yoy).
Meski demikian, beberapa sektor masih menghadapi tantangan, khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencatatkan penurunan akibat perlambatan di sektor konstruksi dan pertambangan, serta turunnya harga komoditas seperti nikel.
Supendi menjelaskan, meskipun ada tantangan di sektor PPN, pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor lain.
“Kami terus memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor perdagangan, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan. Tantangan di sektor PPN memang ada, tapi kami tetap optimis bisa mencapai target dengan mengandalkan sektor-sektor yang masih kuat,” jelas Supendi.
Selain PPN, penurunan juga terjadi pada Pajak Lainnya, dengan pertumbuhan negatif sebesar 26,90 persen, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan setoran bunga penagihan PPh dan PPN.
Namun, Supendi menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum, untuk memastikan kepatuhan pajak tetap terjaga.
Di sisi lain, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menunjukkan tren positif.
Peningkatan PPh 21 dan penagihan tunggakan PBB di sektor perkebunan, menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan dari dua pajak tersebut.
Supendi optimis, kontribusi pajak dari sektor ini akan terus menguat hingga akhir tahun.
Hingga 31 Agustus 2024, sebanyak 502.887 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mengalami penurunan sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun lalu.
Laporan ini terdiri dari 473.222 SPT Orang Pribadi dan 29.665 SPT Badan.
Penurunan ini menjadi perhatian pemerintah, meskipun Supendi menekankan, pihaknya akan terus mendorong kepatuhan wajib pajak melalui berbagai program.
Langkah-langkah strategis yang dilakukan, untuk mengamankan penerimaan negara di antaranya memperkuat sinergi antarinstansi, memperluas basis data perpajakan, serta memaksimalkan fungsi kehumasan melalui kelas pajak dan Business Development Services.
Penegakan hukum juga menjadi fokus untuk menjaga tingkat kepatuhan.
“Upaya pengamanan penerimaan negara terus kami lakukan, melalui berbagai program edukasi dan pengawasan. Sinergi dengan instansi terkait juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak di Sulawesi Selatan,” kata Supendi.
