INKAM, MAKASSAR– Dalam rangka Berupaya memulihkan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Selatan bersama Kalla Group, bersama menggagas CEO Business Forum 2022, digelar di Saoraja Ballroom Wisma Kalla, Selasa (4/10/ 2022).
Dalam event tersebut, Febrina selaku Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, menjelaskan, peran Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi, membuat program terkait dengan upaya dalam mengatasi Inflasi daerah Sulawesi Selatan.
“Kami dari Bank Indonesia sendiri, bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Salah satunya itu, kami adakan Baazar Pasar murah pada bulan September 2022 kemarin, bersama dengan Pemerintah Provinsi, Koordinasi Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi, dimana Pemerintah daerah mendukung penuh adanya Pengendalian Inflasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (TPID), Optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan/Subsidi Ongkos Angkut, dan beberapa Program lainnya,” jelasnya.
Baca juga: Di CEO Business Forum, Solihin Kalla Ungkap Cara Melewati Krisis
Sementara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, Darwisman menyampaikan kabar baik megenai aset Sulawesi Selatan terus mengalami pertumbuhan, yang meskipun tidak secara signifikan tapi terus meningkat.
“Alhamdulillah, aset kita di Sulawesi Selatan sendiri masih tetap terus tumbuh, dan sekarang ini aset kita itu sudah 167 Triliun. Walaupun tumbuhnya hanya sebesar 5,91 persen, tapi masih terus tumbuh, meskipun ada sedikit perlambatan. Jadi pada Agustus 2022, kinerja perbankan Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang positif secara Year on year untuk Aset, DPK sebesar 4,29 persen, dan Kredit sebesar 6.07 persen,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, Restrukturisasi Kredit Bank Umum Sulawesi Selatan telah menurun pada tahun 2021 hingga Juni 2022.
“Restrukturisasi Kredit Bank Umum Sulawesi Selatan meningkat secara Signifikan di hampir seluruh Sektor Ekonomi pada tahun 2020, kemudian menurun secara siginifikan di tahun 2021 hingga Juni 2022,” ungkap Drwisman.
“Jadi tentunya ini adalah langkah yang harus diambil OJK pada bulan Maret 2020, saat pandemi, dengan mengeluarkan kebijakan POJK 11 waktu itu dan luarbiasa. Saya tidak bisa membayangkan, apa yang terjadi jika pada saat itu kita tidak mengeluarkan kebijakan Restru ini, Kebijakan POJK 11 dan PJOK 48, mungkin ekonomi kita akan jatuh pada saat itu, karena semua dunia usaha yang tidak membayar langsung MPL, bahkan semua Perbankan pasti bisa jatuh,” tambahnya.
