MAROS, INKAM – Keterbukaan informasi publik sering dipandang sebagai kewajiban administratif, yang identik dengan penyediaan dokumen atau publikasi di media sosial.
Padahal, dalam praktik pemerintahan modern, keterbukaan informasi merupakan basis bagi pelayanan publik yang akuntabel, pengambilan keputusan berbasis data, dan partisipasi masyarakat.
Tantangan terbesar justru banyak ditemukan di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga, yakni desa dan kelurahan.
Perspektif inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN Gelombang 116 Tematik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Hasanuddin, di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Senin (13/7/2026).
Seminar dihadiri Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bantimurung Hermawan, Lurah Leang-Leang Syaharuddin, Dosen Pendamping Kegiatan (DPK) KKN Unhas Ishaq Rahman, aparat kelurahan, Bintara Pembina Desa (Babinsa), RT, RW, dan perwakilan masyarakat.
Koordinator Kelurahan KKN Unhas, Admiral Zuhdi, menjelaskan, program kerja disusun berdasarkan hasil observasi lapangan, sehingga berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Pendekatan ini penting, karena solusi terhadap persoalan keterbukaan informasi tidak dapat dibangun secara seragam, melainkan harus menyesuaikan kondisi setiap wilayah,” kata Zuhdi.
Implementasi keterbukaan informasi masih menghadapi tantangan berupa penataan data, dokumentasi terintegrasi, akses media publikasi, hingga literasi masyarakat mengenai hak memperoleh informasi.
Pelayanan publik sering bergantung pada pengetahuan individu aparatur, bukan pada sistem informasi yang terdokumentasi dengan baik.
Ishaq Rahman, selaku DPK KKN Unhas menyampaikan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban seluruh badan publik, mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan. Kehadiran mahasiswa KKN merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi, dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam isu ini.
“Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam membantu penataan data, dokumentasi informasi publik, pengembangan media komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi,” kata Ishaq.
Sementara Lurah Leang-Leang, Syaharuddin, menilai, penataan data menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Pihaknya mengakui, pembaharuan data demografi misalnya, terakhir dilakukan beberapa tahun lalu.
Senada dengan itu, Hermawan yang mewakili Camat Bantimurung berharap, mahasiswa KKN dapat membantu memperkuat kesiapan data sekaligus belajar bersama masyarakat, selama menjalankan pengabdian.
“Kami sebagai pemerintah di Kecamatan Bantimurung, sangat mendukung program ini, dan berharap ada manfaat yang dapat kita rasakan bersama, baik oleh mahasiswa KKN, aparat kelurahan, maupun masyarakat,” kata Suherman.
