MAKASSAR, INKAM – Universitas Hasanuddin (Unhas) menegaskan komitmennya, untuk tetap memberikan dukungan kepada mahasiswa difabel, di tengah kebijakan pengosongan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Unit 1 dan Rumah Mahasiswa (Ramsis) yang akan direnovasi.
Penegasan ini disampaikan, menyusul beredarnya informasi di media sosial, yang menyebut sejumlah mahasiswa difabel diminta meninggalkan hunian tanpa solusi yang memadai.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kantor Sekretariat Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Ishaq Rahman, menjelaskan, kebijakan pengosongan Rusunawa dan Ramsis merupakan bagian dari program renovasi besar-besaran, untuk meningkatkan kualitas fasilitas hunian mahasiswa yang kondisinya telah mengalami penurunan.
“Renovasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hunian mahasiswa. Ke depan, kebijakan universitas juga akan memprioritaskan mahasiswa program sarjana (S1) tahun pertama, sebagai penghuni baru setelah proses renovasi selesai,” ujar Ishaq Rahman.
Ia menjelaskan, melalui Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset (PUPA), Unhas telah menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh penghuni Rusunawa dan Ramsis, sejak April 2026.
Dalam pemberitahuan tersebut, mahasiswa diminta mengosongkan kamar paling lambat pada 30 Juni 2026, agar proses renovasi dapat segera dilaksanakan.
Namun, lanjut Ishaq, perhatian khusus diberikan kepada mahasiswa yang masuk kategori prioritas, termasuk mahasiswa difabel.
Pada awal Juni 2026, Pusat Disabilitas (Pusdis) Unhas telah mengajukan permohonan kepada Rektor, agar lima mahasiswa difabel yang menghuni Rusunawa dan Ramsis memperoleh dispensasi, mengingat kebutuhan aksesibilitas dan adaptasi lingkungan yang menjadi bagian penting, dalam mendukung keberlangsungan studi mereka.
“Atas arahan pimpinan universitas, telah disiapkan langkah khusus bagi kelompok prioritas, termasuk mahasiswa difabel. Mereka diupayakan tetap dapat menghuni area Rusunawa atau Ramsis. Kalaupun harus berpindah, perpindahan akan dilakukan di dalam kawasan yang sama sehingga mobilitas, aksesibilitas, keamanan, dan proses adaptasi lingkungan tetap terjaga,” jelasnya.
Ishaq menambahkan, Unhas juga memastikan komitmennya terhadap pendidikan inklusif tetap menjadi prioritas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari jalur afirmasi penerimaan mahasiswa baru, pembentukan Pusat Disabilitas Unhas, hingga pengembangan fasilitas kampus yang semakin ramah bagi penyandang disabilitas.
Menurutnya, informasi yang berkembang di media sosial, bermula dari miskomunikasi dalam penyampaian informasi internal.
Saat itu, proses administrasi mengenai kebijakan khusus bagi mahasiswa difabel masih berlangsung di tingkat pimpinan universitas, sehingga belum tersampaikan secara utuh kepada para penghuni yang terdampak.
“Hal ini menjadi evaluasi bagi kami dalam memperkuat komunikasi publik internal, khususnya koordinasi lintas unit. Yang pasti, Unhas tetap berkomitmen memberikan dukungan kepada mahasiswa difabel, agar mereka dapat menjalani proses pendidikan dengan nyaman dan memperoleh akses yang setara,” tutup Ishaq.
