MAKASSAR, INKAM – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) menjadi kebutuhan mendesak, untuk menjaga stabilitas industri asuransi nasional, di tengah risiko kegagalan perusahaan yang masih terjadi, baik di Indonesia maupun dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan III Sulampua LPS, Fuad Zaen, menegaskan pentingnya peran media, dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan, termasuk Program Penjaminan Polis yang akan dijalankan LPS.
Menurut dia, kolaborasi antara LPS dan media menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik, terhadap sistem perlindungan sektor keuangan.
“Ada tamu agung dari Jakarta, Bapak Ferdinan Dwikoraja Purba. Saat ini Kantor Wilayah III menjadi yang terbanyak publikasi medianya. Semoga kita bisa terus bekerja sama, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat umum,” ujar Fuad.
Direktur Asuransi dan Hubungan Investor LPS, Aroma Patria Perdana, mengungkapkan, dalam periode 2011 hingga 2025, terdapat 17 perusahaan asuransi di Indonesia yang mengalami kegagalan. Sementara secara global tercatat 428 kasus kegagalan perusahaan asuransi, sepanjang 2011 hingga 2024.
Data tersebut menunjukkan, industri asuransi tetap menghadapi risiko, yang memerlukan sistem perlindungan dan mekanisme resolusi yang kuat.
“Stabilitas dan perlindungan ekosistem dilindungi oleh Program Penjaminan Polis. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi kegagalan perusahaan asuransi. Ini terjadi di banyak negara,” ujar Aroma, dalam LPS Media Meet Up di Resto Sevara Makassar, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, saat ini terdapat 27 negara yang telah memiliki lembaga penjamin polis, dan tergabung dalam asosiasi internasional penjaminan polis. Indonesia pun sedang menyiapkan sistem serupa, yang akan mencakup perlindungan untuk asuransi jiwa maupun asuransi umum.
Aroma menjelaskan, implementasi Program Penjaminan Polis akan dimulai pada 2028, sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Selain memberikan perlindungan kepada pemegang polis, LPS juga memperoleh kewenangan lebih luas untuk meminimalkan risiko di sektor asuransi, melalui mekanisme resolusi perusahaan yang dinyatakan gagal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam skema yang tengah disusun, perusahaan asuransi akan dikenakan iuran awal sebesar 0,1 persen dari ekuitas bagi perusahaan yang telah beroperasi dan 0,1 persen dari modal disetor bagi perusahaan baru. Selain itu, terdapat iuran berkala sebesar 0,2 persen, yang perhitungannya disesuaikan dengan jenis usaha asuransi.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, mengatakan, keberadaan PPP diharapkan menjadi katalis pertumbuhan industri asuransi nasional.
Menurut dia, peningkatan perlindungan akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, untuk menggunakan produk asuransi.
“Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi, industri asuransi akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Ferdinan.
LPS saat ini juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga penjamin polis dunia melalui International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS), organisasi yang telah diikuti LPS sebagai anggota penuh sejak 2023.
Melalui berbagai persiapan tersebut, pemerintah berharap Program Penjaminan Polis mampu menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan industri asuransi, sekaligus melindungi kepentingan jutaan pemegang polis di Indonesia.
