MAKASSAR, INKAM – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) menghasilkan sejumlah keputusan strategis, yang diyakini akan membawa perubahan besar bagi organisasi alumni terbesar di Indonesia Timur tersebut.
Salah satu poin penting yang disepakati, adalah peluang penerapan sistem pemilihan langsung Ketua Umum IKA Unhas, pada periode 2031-2036.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat maraton Tim Adhoc Mubes IKA Unhas, yang berlangsung selama dua hari, 30-31 Mei 2026, di Hotel MaxOne Makassar.
Tim yang beranggotakan perwakilan IKA fakultas dan IKA wilayah dari berbagai provinsi di Indonesia itu, berhasil merampungkan pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pokok-pokok program kerja, serta rekomendasi Mubes.
Ketua Panitia Mubes IKA Unhas, Muhammad Ramli Rahim, mengatakan, pembahasan yang dilakukan secara hybrid tersebut, merupakan amanah langsung dari Mubes IKA Unhas, yang digelar pada 2 Mei 2026 lalu.
Seluruh hasil pembahasan nantinya akan diserahkan kepada ketua umum terpilih, sebagai pedoman organisasi selama lima tahun ke depan.
“Ini adalah amanah Mubes IKA Unhas yang harus diselesaikan. Setelah rampung, hasilnya akan diserahkan kepada ketua umum terpilih,” kata Ramli usai penutupan rapat, Minggu (31/5/2026).
Koordinator Tim Adhoc, Husba Padha, menjelaskan, secara substansi tidak banyak perubahan dalam draf yang dibahas. Namun, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian utama, terutama terkait mekanisme pemilihan ketua umum.
Menurut Husba, AD dan ART yang telah disepakati menempatkan opsi pemilihan langsung sebagai prioritas utama, dalam proses pemilihan Ketua Umum IKA Unhas pada periode mendatang.
Perubahan tersebut ditandai dengan penyesuaian redaksi dalam aturan organisasi, yang memberi penekanan lebih kuat terhadap sistem pemilihan langsung.
“Dalam AD dan ART yang sudah kami tetapkan, pemilihan ketua secara langsung menjadi prioritas. Ini menunjukkan bahwa pemilihan langsung diharapkan menjadi pilihan utama, pada periode 2031-2036,” ujarnya.
Meski demikian, Husba menegaskan, Tim Adhoc belum membahas teknis pelaksanaan pemilihan langsung.
Seluruh mekanisme, persyaratan, hingga tata cara pemungutan suara, nantinya akan diatur melalui Peraturan Organisasi (PO), yang menjadi tugas kepengurusan mendatang.
Ia menambahkan, penerapan sistem pemilihan langsung membutuhkan basis data alumni yang kuat dan terintegrasi.
Karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara IKA Unhas dan Direktorat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin, untuk membangun database alumni yang akurat dan komprehensif.
Selain membahas sistem pemilihan ketua umum, Tim Adhoc juga menyepakati perubahan masa kepengurusan dari empat tahun menjadi lima tahun.
Dengan keputusan tersebut, masa jabatan kepengurusan periode kedua Andi Amran Sulaiman, ditetapkan berlangsung selama 2026-2031.
Dalam sesi pembahasan rekomendasi Mubes, sejumlah usulan strategis juga mengemuka. Salah satunya datang dari perwakilan IKA Unhas Sumatera Selatan, Prof Ridho Taqwa, yang mendorong Universitas Hasanuddin, untuk memberikan perhatian lebih kepada lulusan SMA dari wilayah barat Indonesia, agar semakin banyak yang melanjutkan pendidikan di Unhas.
Usulan tersebut mendapat dukungan peserta rapat dan akhirnya masuk dalam rekomendasi resmi Mubes. Selain itu, Tim Adhoc juga merekomendasikan pembentukan kembali lembaga mahasiswa tingkat universitas, serta pelaksanaan dialog rutin antara Ketua Umum IKA Unhas dengan alumni di berbagai daerah.
Husba berharap seluruh hasil pembahasan yang meliputi AD/ART, pokok-pokok program kerja, dan rekomendasi Mubes dapat menjadi landasan penguatan organisasi, sekaligus meningkatkan kontribusi IKA Unhas bagi alumni, almamater, dan masyarakat luas.
“Hasil rapat dua hari ini akan disempurnakan dalam bentuk buku, dan selanjutnya diserahkan kepada ketua umum terpilih sebagai pedoman organisasi ke depan,” tutup Husba.
