MAKASSAR, INKAM — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kota Makassar.
Langkah tersebut mencuat, setelah adanya desakan dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Makassar, yang menyoroti pentingnya transformasi program CSR, untuk mendukung sektor pendidikan dan menekan angka anak putus sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Supratman, saat menerima langsung aspirasi puluhan mahasiswa HMI di Kantor DPRD Kota Makassar, baru-baru ini.
Dalam dialog yang berlangsung dinamis, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama, termasuk permintaan audit terhadap perusahaan, yang dinilai belum maksimal menjalankan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan.
“Kami menerima dengan baik aspirasi dari teman-teman HMI. Ini adalah isu krusial. Kita tidak ingin ada perusahaan yang beroperasi di Makassar, namun tidak memiliki kepedulian terhadap indeks pembangunan manusia, khususnya dalam menekan angka anak putus sekolah,” ujar Supratman.
Politisi yang akrab disapa Supra itu menegaskan, DPRD Makassar akan segera mengambil langkah teknis, guna menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, terkait reformulasi anggaran dan transparansi Dewan Penanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSP).
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Makassar dijadwalkan memanggil dinas terkait bersama perwakilan sektor swasta, dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Forum tersebut akan difokuskan untuk membedah data kontribusi CSR perusahaan, yang selama ini berjalan di Makassar.
“Saya akan segera instruksikan komisi terkait untuk memanggil unsur terkait dalam RDP. Kita butuh transparansi. Jika ada perusahaan yang tidak patuh pada tanggung jawab sosialnya sesuai regulasi, tentu harus ada tindakan tegas,” tegasnya.
Selain menyoroti transparansi penggunaan dana CSR, mahasiswa HMI juga mendorong, agar program tanggung jawab sosial perusahaan lebih diarahkan pada pemberian beasiswa, dan penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
HMI menilai, pembiayaan pendidikan di Kota Makassar tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Peran sektor swasta melalui skema CSR, dinilai perlu dioptimalkan secara kolektif, guna memperkuat akses pendidikan yang merata dan inklusif.
Menanggapi hal itu, Supratman memastikan seluruh poin tuntutan mahasiswa, akan menjadi bahan kajian prioritas DPRD Makassar, dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan dunia usaha menjadi kunci penting, dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar melalui sektor pendidikan.
