MAKASSAR, INKAM – Tujuh Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan, di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Sunarto.
Pengucapan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.
Momen ini sekaligus menandai dimulainya masa tugas baru, dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Tujuh anggota yang dilantik terdiri dari lima pejabat hasil seleksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), serta dua anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Proses tersebut merupakan tindak lanjut dari uji kelayakan dan kepatutan, oleh Komisi XI DPR RI.
Adapun susunan Anggota Dewan Komisioner OJK periode terbaru, yakni Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, serta Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, dan Adi Budiarso sebagai anggota.
Sementara itu, dua anggota ex-officio yang turut dilantik adalah Juda Agung dan Thomas A.M Djiwandono.
Dengan pengucapan sumpah tersebut, para anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen lembaganya, untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, sekaligus mendorong kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“OJK akan terus menjaga kepercayaan publik, dengan memperkuat pengawasan terintegrasi, serta mendorong sektor jasa keuangan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang lebih kuat, dalam mendukung ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, OJK akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga negara, serta pelaku industri jasa keuangan, guna mempercepat transformasi sektor keuangan nasional.
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, anggota DPR RI, perwakilan kementerian/lembaga, serta para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan.
