JAKARTA, INKAM — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 SMSI di Millennium Hotel Sirih, Jakarta, pada Jumat–Sabtu, 6–7 Maret 2026.
Forum ini menjadi momentum konsolidasi nasional organisasi, yang menaungi ribuan perusahaan pers siber di Indonesia.
Rapimnas dihadiri para Ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh pers nasional dan pimpinan organisasi pers.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat bersama tiga anggota Dewan Pers, yakni Yogi Hadi Ismanto, Rosarita Niken Widiastuti, dan Dahlan Dahi.
Selain itu hadir pula sejumlah perwakilan konstituen Dewan Pers, di antaranya Bambang Santoso (Ketua Umum ATVLI), Ahmad Munir (Ketua Umum PWI), Elin Y. Kristanti (Direktur Eksekutif AMSI), Sopian (Koordinator PFI Pusat), serta Wilson Lumi dari SPS.
Dari jajaran internal SMSI, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. Harris Arthur Hedar bersama Wakil Ketua Mayjen (Purn) Joko Warsito, serta Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi dan Wakil Ketua Prof. Dr. H. Henri Subiakto. Hadir pula Ketua Forum Pemred SMSI Theodorus Dar Edi Yoga.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, Rapimnas digelar untuk menyamakan persepsi seluruh pengurus SMSI di Indonesia, sekaligus merumuskan sikap organisasi terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi industri media saat ini.
“Rapimnas ini merupakan panggilan bagi SMSI, untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara,” ujar Firdaus dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, SMSI lahir sebagai rumah bersama bagi media startup dan media lokal, yang banyak didirikan oleh wartawan profesional, termasuk mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja dari perusahaan media besar.
Menurut Firdaus, tidak sedikit jurnalis berpengalaman yang harus beralih profesi demi bertahan hidup.
“Ada wartawan yang terpaksa memulai usaha kecil seperti menjadi tukang bakso. Padahal kemampuan mereka sebagai jurnalis sangat dibutuhkan, untuk memberi kontribusi bagi pemerintah dan bangsa,” katanya.
Karena itu, SMSI mendorong para wartawan di daerah tetap menyalurkan idealisme jurnalistik, dengan mendirikan serta mengelola perusahaan media sendiri.
Firdaus mengakui, perjalanan SMSI selama sembilan tahun tidak mudah. Berbagai tantangan internal dan eksternal terus dihadapi organisasi tersebut.
Saat ini SMSI memiliki 3.181 perusahaan pers anggota, yang sebagian besar merupakan media startup dengan sumber daya terbatas. Kondisi tersebut membuat media kecil menghadapi tantangan besar, untuk bersaing dalam industri digital yang berkembang sangat cepat.
Ia juga menyoroti munculnya Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam sektor Digital Trade and Technology, yang dinilai perlu disikapi secara bersama oleh seluruh anggota SMSI.
“Nah ketika ada perjanjian perdagangan seperti ini, kita harus merumuskan sikap bersama. Rapimnas ini menjadi forum menentukan langkah terbaik bagi perusahaan pers startup di bawah SMSI,” ujarnya.
Firdaus juga menyinggung kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers, yang dinilai cukup memberatkan bagi media kecil. Menurutnya, banyak pemerintah daerah hanya mau bekerja sama dengan media yang telah terverifikasi.
“Banyak anggota kami merasa seperti ‘dibom’ dengan kebijakan verifikasi itu karena bisa mematikan keberlangsungan media kecil,” katanya.
Ia menegaskan, yang lebih penting adalah menjaga kemerdekaan pers, bukan sekadar menambah beban administratif bagi perusahaan media.
“Yang lebih esensial adalah kemerdekaan pers. Jangan sampai kemerdekaan itu justru dibatasi oleh rezim administrasi,” tegasnya.
Ketua Dewan Pakar SMSI Yuddy Crisnandi, mengapresiasi perkembangan SMSI yang kini memiliki lebih dari tiga ribu perusahaan media anggota.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan SMSI telah menjadi organisasi modern, yang berada di tengah ekosistem masyarakat digital.
“Ribuan perusahaan media siber yang bergabung di SMSI, menunjukkan bahwa organisasi ini berada di tengah peradaban modern berbasis teknologi informasi,” kata Yuddy.
Ia menekankan pentingnya SMSI mengantisipasi perubahan teknologi yang sangat cepat, sekaligus memperkuat perannya sebagai pilar demokrasi.
“SMSI harus menjadi pilar demokrasi baru, yang berkeadilan dan menjadi jembatan informasi yang akurat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat yang membuka Rapimnas menyatakan, pihaknya siap menampung berbagai aspirasi yang muncul dari forum tersebut.
“Saya senang ada perwakilan Dewan Pers di sini. Setiap inspirasi dari SMSI akan kami catat untuk dibawa ke pleno Dewan Pers,” katanya.
Komaruddin menilai, dunia pers saat ini tengah mengalami perubahan besar, seiring perkembangan teknologi dan ekosistem informasi digital.
“Sekarang yang mengalami redefinisi bukan hanya pers. Banyak paradigma lama yang perlu diperbarui,” ujarnya.
Ia juga mendorong komunitas pers, membangun budaya belajar yang kuat, agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Bangun komunitas yang bukan hanya working community, tetapi learning community. Pers harus terus belajar sekaligus mengawal agenda besar bangsa,” pungkasnya.
Rapimnas SMSI juga diisi dengan diskusi mengenai peran media dalam menghadapi Pemilu 2029, yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Wong Chung Sen Tarigan, Yogi Hadi Ismanto, serta Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto.
Dalam forum tersebut, peserta Rapimnas juga menyepakati pembentukan tim perumus, untuk penyempurnaan AD/ART SMSI, sekaligus merumuskan sikap organisasi terkait perjanjian perdagangan Indonesia–Amerika Serikat.
Tim perumus dipimpin Sihono HT dengan anggota Erris Julietta Napitupulu, Mahmud Matangara, dan Tarmuji Talmachi.
Hasil Rapimnas kemudian dituangkan dalam Surat Terbuka SMSI kepada Presiden RI Prabowo Subianto, yang berisi pandangan strategis organisasi terkait kebijakan perdagangan digital, serta perlunya perlindungan terhadap kedaulatan digital nasional.
Rapimnas SMSI 2026 diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi strategis bagi pemerintah dan Dewan Pers, dalam memperkuat ekosistem pers nasional di tengah transformasi digital yang semakin cepat.
