MANADO, INKAM — Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat kolaborasi lintas sektor, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025, yang digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Indonesia Timur.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan, pengendalian inflasi pangan merupakan tanggung jawab bersama, yang membutuhkan sinergi dari seluruh pihak.
“Melalui peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Ricky mengapresiasi kolaborasi erat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang telah menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025.
Ia menyoroti, bahwa inflasi pangan yang bergejolak di wilayah Sulampua masih disebabkan oleh gangguan pasokan akibat cuaca dan serangan hama.
Karena itu, BI mendorong perluasan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat”: tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Selain itu, percepatan distribusi antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga menjadi fokus utama, terutama untuk wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.
Ricky menambahkan, seluruh program tersebut harus berjalan selaras dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, serta pelaku usaha lokal untuk memperkuat rantai pasok daerah.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan pentingnya sinergi lintas daerah, agar hasil pengendalian inflasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sulawesi sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia, harus mampu memetakan wilayah surplus dan defisit, serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk mempercepat distribusi pangan,” jelas Yulius.
Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulut, yang telah menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD), serta model kemitraan rantai pasok hulu–hilir di Sulsel, yang menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern.
Kegiatan GNPIP Sulampua 2025 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan.
Dalam rapat tersebut, disepakati tiga langkah strategis:
1. Menekan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pasar murah, GPM, dan SPHP dengan prinsip “Tiga Tepat”.
2. Memperkuat pasokan hortikultura dan perikanan dengan penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.
3. Meningkatkan efisiensi logistik dan pembiayaan, termasuk penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, sinergi dengan BUMN logistik seperti PELNI, dan optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Alsintan untuk modernisasi alat pertanian dan armada nelayan.
Deputi Gubernur BI menegaskan, pihaknya bersama pemerintah pusat dan daerah, akan terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi risiko cuaca ekstrem serta memperkecil disparitas harga antarwilayah.
“Tujuannya agar stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat semakin terjaga, serta inflasi pangan di Sulampua bisa terkendali dengan baik,” tutup Ricky.
