JAKARTA, INKAM – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan kesiapannya untuk maju kembali dan menang dalam Kongres PWI Persatuan, yang dijadwalkan berlangsung di Cikarang, Bekasi, pada 29-30 Agustus 2025.
Dukungan mayoritas pengurus PWI provinsi, disebut menjadi modal penting dalam pencalonannya.
“Semalam saya sudah melakukan rapat dengan 20-an PWI provinsi, dan semuanya memberikan dukungan pencalonan saya. Dalam beberapa hari ini, mereka akan memberi dukungan berbentuk tertulis, sesuai aturan yang ditetapkan Steering Committee Kongres,” ujar Hendry di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Steering Committee (SC) Kongres menetapkan, calon ketua umum harus memperoleh dukungan tertulis dari minimal 20 persen pengurus PWI provinsi, setara dengan delapan provinsi.
Saat ini, disebut-sebut ada tujuh nama yang akan maju, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari para calon tersebut.
Hendry menegaskan pernyataannya agar publik, khususnya anggota dan pengurus PWI di 38 provinsi, mengetahui langkah politik yang diambilnya.
Kongres Persatuan PWI ini menjadi kelanjutan dari kesepakatan damai antara Hendry Ch Bangun, yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI dalam Kongres Bandung 2023, dan diakui negara melalui SK Kemenkumham No. 0000946.AH.-01.08 Tahun 2024, dengan Ketua PWI KLB Zulmansyah. Kesepakatan ini dimediasi anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.
Sebelum kesepakatan tercapai, sempat terjadi saling klaim kepemimpinan dan saling lapor ke polisi.
Hendry pernah dilaporkan atas dugaan penggelapan dan penyalahgunaan jabatan, namun kasus tersebut dihentikan oleh Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2024, karena tidak ditemukan unsur pidana.
Sementara laporan terhadap Zulmansyah, terkait dugaan akta notaris palsu, kini masih berproses di Bareskrim Mabes Polri.
“Mengesampingkan kepentingan pribadi, saya ikhlas mengurangi masa jabatan yang mestinya hingga September 2028, dan setuju kongres bulan Agustus ini demi PWI. Kesan dualisme dengan kampanye masif PWI KLB membuat PWI serba salah,” kata Hendry.
Menurutnya, situasi dualisme membuat pemerintah pusat dan daerah enggan bekerja sama, karena khawatir dianggap berpihak, begitu pula mitra swasta yang biasanya mendukung program kerja PWI.
Hendry mengakui banyak anggota dan pengurus menolak kongres, karena merasa PWI yang dipimpinnya sudah sah dan berbadan hukum.
Namun ia menegaskan pentingnya melihat kepentingan jangka panjang, demi mengurangi ketegangan dengan pemerintah dan memulihkan program kerja, seperti Uji Kompetensi Wartawan, Sekolah Jurnalisme Indonesia, dan Safari Jurnalistik, yang sempat terhenti setahun terakhir.
“Setelah bersafari ke beberapa daerah seperti Sumut, Bali, Jawa Barat, dan melakukan komunikasi intensif, saat ini praktis semua pengurus PWI provinsi mendukung suksesnya kongres,” ujarnya.
Hendry optimistis, kongres akan berjalan lancar dan damai karena Steering Committee dan Organizing Committee, berisi gabungan unsur PWI nasional yang berpengalaman, serta telah menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan mitra kerja.
