INKAM, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan, menggelar Pekan Integritas, sebagai wujud komitmen dalam menjunjung nilai-nilai transparansi dan antikorupsi di lingkungan Kemenkeu.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini, adalah kunjungan para Kepala Kantor Kemenkeu Satu Kota Makassar Raya, ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, pada Kamis (27/2/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak, sekaligus memberikan contoh nyata kepada masyarakat.
Para pejabat Kemenkeu secara bersama-sama melaporkan SPT Tahunan mereka, sebagai bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu **31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi, dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan, Wibawa Pram Sihombing mengatakan, Pekan Integritas menjadi momentum penting, untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan, di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Kami ingin memberikan teladan kepada masyarakat, bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari integritas. Dengan melaporkan SPT tepat waktu, kita turut serta dalam mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Heri Kuswanto melaporkan, bahwa hingga 25 Februari 2025, jumlah SPT Tahunan yang telah diterima mencapai 340.958, meningkat 12,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya 302.846.
“Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran wajib pajak, dalam memenuhi kewajibannya,” ujar Heri.
Ia juga menegaskan, meskipun sistem perpajakan Coretax telah diluncurkan, wajib pajak tetap harus menggunakan layanan DJP Online di pajak.go.id untuk pelaporan SPT Tahunan.
Dalam kesempatan ini, Heri Kuswanto juga menyoroti target penerimaan pajak tahun 2025, yang ditetapkan sebesar Rp2.189 triliun secara nasional.
Sementara itu, target penerimaan pajak untuk Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ditetapkan sebesar Rp18,91 triliun, dengan tambahan target dari Joint Program Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun.
Melalui sinergi antarunit, Kemenkeu Satu Sulawesi Selatan berkomitmen, untuk terus mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan dalam menjalankan tugasnya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, untuk mendukung gerakan integritas dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, demi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tutupnya.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai layanan perpajakan, dapat mengakses www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200.
