INKAM, MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus berupaya menata Ruang Terbuka Hijau (RTH), sesuai master plan 2024.
Dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar Jumat (15/11/2024) di Hotel Best Western Plus Makassar, salah satu narasumber, Eko Cahyono, ST, M.AP, Kasubkel Program dan Pelaporan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, membagikan pengalamannya mengelola RTH di Ibu Kota.
Eko memaparkan, luas RTH di Jakarta saat ini hanya mencapai 5,18 persen dari total wilayah, jauh dari target 30 persen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan kemauan besar dari pemerintah dan swasta, untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan ruang hijau.
“Untuk mencapai target, pemerintah dan pihak swasta harus menjalankan kewajibannya. Jangan sampai ruang terbuka hijau kembali beralih fungsi menjadi kompleks bangunan beton,” ujar Eko.
Ia menambahkan, salah satu upaya di Jakarta adalah memanfaatkan lahan terbengkalai untuk penghijauan.
Penataan kawasan dilakukan di berbagai lokasi, seperti pembangunan Taman Sensori seluas 9.900 meter persegi yang menjadi ruang interaksi, olahraga, dan rekreasi bagi warga.
Selain itu, penghijauan juga dilakukan di area sisi tol sepanjang 1,5 kilometer.
“Meski lahan terbatas, penanaman pohon tetap dilakukan di area-area strategis. Kami percaya, upaya ini harus berkesinambungan dan melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Eko juga menyebutkan, keberhasilan pengelolaan RTH membutuhkan dukungan regulasi yang kuat, pengawasan ketat, dan partisipasi masyarakat.
“Kami melibatkan pihak swasta, untuk mengembangkan lahan kosong menjadi ruang hijau. Kolaborasi seperti ini sangat penting, agar pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Dr. Ir. H. Muhammad Fuad Azis, ST, M.Si, yang mewakili Kepala Distaru, menanggapi pengalaman yang dibagikan Eko dengan apresiasi.
Ia menyebut, Makassar memiliki RTH seluas 16,98 persen saat ini, dan terus berupaya meningkatkan alokasi ruang hijau melalui master plan baru.
“Makassar memang menghadapi tantangan serupa. Pesatnya pembangunan sering kali mendesak ketersediaan ruang hijau. Oleh karena itu, diskusi seperti ini sangat penting untuk mencari solusi inovatif yang relevan dengan kondisi lokal,” ujar Fuad.
FGD ini juga mengangkat pentingnya konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang menjadi acuan nasional dalam penentuan dan pengelolaan RTH.
Berdasarkan IHBI, Makassar memiliki indeks 19,98 persen. Namun, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan menjadi tantangan utama dalam mencapai target RTH yang ideal.
