INKAM, MAKASSAR – Dalam upaya memperkuat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) pertama, terkait Penetapan Perkada Master Plan RTH tahun anggaran 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western Plus Makassar, Jumat (15/11/2024).
Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dr. Ir. H. Muhammad Fuad Azis, ST, M.Si, yang mewakili Kepala Dinas, membuka acara dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta.
“Kehadiran bapak/ibu sekalian, menunjukkan komitmen bersama untuk membangun Kota Makassar yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
FGD tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Eko Cahyono, ST, M.AP, Kasubkel Program dan Pelaporan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta; serta Muhammad Al Amin, SH, MA, Direktur WALHI Sulsel.
Kedua narasumber memberikan pandangan strategis, terkait pengelolaan ruang hijau yang efektif.
Fuad Azis menjelaskan, RTH di Kota Makassar saat ini baru mencapai 16,98 persen, masih di bawah standar nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2022.
“Kita menghadapi tekanan pembangunan yang signifikan, dengan ruang hijau yang semakin terdesak oleh pertumbuhan infrastruktur,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan lahan, konversi ruang hijau menjadi perumahan, serta peningkatan kualitas udara yang buruk.
“Melalui master plan RTH ini, kita berharap dapat mencapai alokasi RTH sesuai standar dan menciptakan ruang hijau yang berkualitas,” tambahnya.
Konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), yang menjadi pedoman dalam regulasi terbaru, mulai diterapkan sebagai acuan, untuk penentuan dan pengelolaan RTH.
Berdasarkan catatan, IHBI Kota Makassar saat ini mencapai 19,98 persen. Namun, upaya memperluas RTH sering terhambat oleh keterbatasan anggaran, dan prioritas pembangunan lainnya.
Muhammad Al Amin dari WALHI Sulsel mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, untuk menjawab persoalan tersebut.
“Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. RTH yang memenuhi standar harus mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Eko Cahyono berbagi pengalaman DKI Jakarta dalam mengelola ruang hijau, di tengah pesatnya pembangunan kota.
Ia menekankan pentingnya inovasi dalam memanfaatkan lahan yang terbatas, seperti pengembangan taman vertikal dan ruang hijau berbasis komunitas.
Diskusi ini juga membahas berbagai solusi strategis, seperti pendekatan kreatif dalam penyediaan lahan hijau, serta mendorong partisipasi swasta untuk mendukung pengembangan RTH.
Hal ini bertujuan, agar RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial yang inklusif.
Fuad berharap, FGD ini dapat menghasilkan strategi yang kritis dan solutif.
“Dengan perencanaan yang matang, kita dapat menciptakan kota yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Diharapkan, hasil dari FGD ini menjadi langkah awal yang konkret, untuk mewujudkan RTH berkualitas di Kota Makassar, sekaligus menjadikan RTH sebagai salah satu solusi utama, dalam mengatasi tantangan perkotaan.
