INKAM, MAKASSAR – Debat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) 2024 berlangsung panas saat dua pasangan calon, Danny Pomanto-Azhar Arsyad (nomor urut 1) dan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (nomor urut 2), terlibat perdebatan sengit mengenai tema pendidikan.
Kedua kandidat saling balas argumen, membahas kebijakan terkait mutasi kepala sekolah (kepsek) dan peran komite sekolah.
Cawagub Andi Sudirman Sulaiman (ASS) memamerkan sistem mutasi kepala sekolah, yang dianggapnya sukses meningkatkan kualitas pendidikan di Sulsel.
“Kami selalu melibatkan Dewan Pendidikan saat melakukan mutasi kepala sekolah, dan menggunakan rekam jejak digital,” kata ASS dalam debat di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin malam.
Ia juga menyebut, bahwa sistem pendidikan Sulsel mendapatkan apresiasi nasional.
“Kami mendapatkan penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kelulusan tertinggi di perguruan tinggi, peringkat lima di Indonesia, menggeser DKI Jakarta,” ujarnya.
Namun, Danny Pomanto merespons klaim ASS dengan kritik tajam, menyoroti masalah di Komite Sekolah SMA 17 Makassar.
“Semua ada jejak digital. Lihat saja SMA 17, yang sempat ribut komite sekolahnya. Sayangnya, itu di bawah kewenangan provinsi. Kalau Makassar yang urus, insyaallah selesai semuanya,” ujar Danny.
Danny juga menekankan pentingnya reformasi pendidikan melalui program Revolusi Pendidikan, yang menurutnya melibatkan seluruh komponen, mulai dari masyarakat hingga komite sekolah.
“Kami punya jalur PPDB khusus, yaitu jalur solusi. Anak-anak yang tidak lolos zonasi atau non-zonasi, kami bantu carikan sekolah sampai dapat,” jelas Danny.
Perdebatan soal peran komite sekolah pun semakin memanas, ketika Azhar Arsyad, yang merupakan mantan aktivis NGO, menyoroti penyalahgunaan peran komite di beberapa sekolah di Sulsel.
Menurutnya, komite sekolah kerap digunakan sebagai sarana pengumpulan dana, yang membebani orang tua murid.
“Komite sekolah jadi tempat mengumpulkan uang,” tegas Azhar.
Ia mengaku pernah menjadi anggota komite di beberapa sekolah, tanpa melakukan pungutan kepada orang tua.
“Saya jadi komite di beberapa sekolah dan tidak ada masalah,” klaimnya.
Di sisi lain, Fatmawati Rusdi, pasangan ASS, membela pentingnya peran dewan pendidikan dalam mendukung komite sekolah.
“Kami melihat dewan pendidikan berperan penting, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan transparansi,” ucapnya.
Komite sekolah sebenarnya telah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Lembaga ini bertugas mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam pendidikan, dan mengawasi kualitas pelayanan di sekolah.
Namun, beberapa sekolah di Sulsel dinilai menyimpang dari fungsi tersebut, yang membuat peran komite dipertanyakan dalam debat kali ini.
Debat Pilgub Sulsel 2024 menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan antara kedua pasangan calon, dalam menangani isu-isu pendidikan dan peran komite sekolah.
Danny Pomanto dan Azhar Arsyad berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui reformasi pendidikan, sementara Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi menekankan sinergi dengan dewan pendidikan dan optimalisasi kebijakan mutasi kepala sekolah.
Dengan tema pendidikan menjadi salah satu topik krusial dalam debat, publik Sulsel kini menunggu siapa yang mampu menawarkan solusi terbaik, untuk masa depan pendidikan di provinsi ini.
