INKAM, JAKARTA – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa, mengajak seluruh anggota asosiasi perusahaan, untuk bergabung dalam program kepatuhan persaingan usaha, yang digadang KPPU.
Ajakan tersebut disampaikan Ifan, panggilan akrab Ketua KPPU, di hadapan sekitar 300 anggota Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) dan Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI).
Itu disampaikan dalam kegiatan seminar nasional bertemakan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi, dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAPEKNAS, pada Kamis 27 Juni 2024 di Kantor DPP GAPEKNAS di Jakarta.
Ifan menjelaskan, kepatuhan persaingan usaha penting bagi iklim usaha sektor konstruksi, yang lebih sehat di Indonesia.
Program ini merupakan perwujudan upaya mencegah praktik monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana Pasal 3 huruf c, UU No. 5/1999 serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilaksanakan melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.
Ifan juga menyebut, program kepatuhan telah menjadi strategi pencegahan, yang mulai digunakan berbagai otoritas persaingan usaha didunia.
“Organisasi pembangunan ekonomi dunia, OECD, menyebut bahwa pada lima tahun terakhir, minimal 20 negara telah mengadopsi program kepatuhan persaingan usaha,” jelas Ifan.
Dewan Pendiri GAPEKNAS, Manahara R. Siahaan, mengamini dan menjelaskan bahwa, dengan berkembangnya industrijasa konstruksi, persaingan usaha yang sehat, sangat diperlukan bagi para pelaku usaha sektor tersebut.
Tujuannya, gar mampu menjadi pengusaha yang benar, dan mendapatkan tender dengan cara yang benar.
Lebih lanjut, Anggota KPPU, Gopprera Panggabean menjelaskan, larangan atas persekongkolan tender dalam UU No.5 Tahun 1999, diatur pada Pasal 22, dengan tujuan agar para pelaku usaha memiliki daya saing yang tinggi, menguntungkan konsumen, dan menghindari kerugian negara.
“Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat 30-40 persen APBN menguap karena korupsi, dan 70 persen korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah,” ujar Gopprera.
Seminar nasional ini dihadiri para pengusaha, yang merupakan anggota dari GAPEKNAS dan ATAKI, dengan dipandu oleh Advocate & Legal Consultant DPP GAPEKNAS, Yoshida M Tampubolon.
