INKAM, MAKASSAR – Dalam rangka pelaksanaan laporan hasil penelitian, Poltekpar Makassar melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), menyelenggarakan seminar hasil penelitian, dilaksanakan di Four Points by Sheraton Makassar, Jumat – Sabtu, 3 – 4 November 2023.
Direktur Poltekpar Makassar, Herry Rachmat Widjaja mengatakan, seminar hasil penelitian ini merupakan hasil karya para dosen di Poltekpar Makassar.
“Ada 35 judul penelitian yang dihasilkan, dan kita paparkan selama dua hari. Dari 35 judul itu, ada 2 penelitian institusi skema yang lebih tinggi. Ada 8 judul skema penelitian kelompok untuk progtam studi. Dan ada 25 judul penelitian individu,” ungkapnya.
Lanjut Herry, untuk penelitian yang dilakukan oleh institusi dan berkelompok, mereka secara bersama-sama, sekitar 3 sampai 4 orang dosen melakukan penelitian. Sedangkan individu atau mandiri itu, mereka secara melaksanakannya sendirian.
“Setiap Poltekpar yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dibranding, dan Poltekpar Makassar brandingnya adalah wisata bahari,” sebut Herry.
Sedangkan Poltekpar yang berada di daerah lain, branding yang diberikan pun berbeda-beda. Lombok itu halal tourism, Medan itu Geopark, Palembang itu sport tourism, Bandung itu kuliner, Bali yakni budaya. Setiap Poltekpar di bawah Kementerian Pariwisata, punya ciri khasnya masing-masing, sesuai dengan branding yang diperoleh.
Melalui kegiatan ini, Herry berharap, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dimana penelitian itu dilakukan. Pada akhirnya juga ke kami, indikatornya utamanya juga ke kami. Kalau tidak ada bukti ke masyarakat, maka penelitian itu juga tidak berjalan dengan baik.
Sementara, Head of Research & Community Service Center Poltekpar Makassar, Darmayasa mengungkapkan, ini merupakan salah satu rangkaian paling penting dari penelitian di Poltekpar Makassar.
“Kami fokus pada penelitian wisata bahari. Hasil penelitian itu lah yang kemudian diseminarkan. Kami mengundang guru besar dari beberapa universitas seperti Unhas dan UNM, untuk menyaksikan paparan hasil,” jelasnya.
“Ini merupakan bagian dari proses peran kampus. Kami selaku institusi perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata RI, punya kewajiban untuk memotret masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, terkait dengan pariwisata,” tutupnya.
